Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Pemerintah Tidak Mau Lockdown, Hasilnya Indonesia Malah Di-Lockout

MINGGU, 11 JULI 2021 | 13:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pemerintah yang tidak mau tegas dalam penanganan Covid-19 akhirnya mendapat ganjaran dari negara lain.

Sikap pemerintah yang mengesampingkan saran publik agar melakukan lockdown dan menutup perbatasan untuk menghindari masuknya varian baru justru berdampak buruk bagi warga negara.

Tidak hanya sebaran Covid-19 melonjak, warga negara Indonesia juga dilarang datang ke sejumlah negara. Bahkan Singapura membuat kebijakan yang melarang penerbangan Indonesia singgah ke negaranya.


Baca: Singapura Hingga Oman, Ini Negara-negara Yang Larang Masuk Penerbangan Dari Indonesia

“Pemerintah tidak mau lockdown karena tidak mau beri makan rakyat yang tidak mampu. Hasilnya Indonesia malah di-lockout oleh negara-negara lain,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada wartawan, Minggu (11/7).

Saran cerdas sebenarnya telah diberikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli kepada pemerintah untuk bisa menghadapi sebaran Covid-19 yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan drastis.

Setidaknya ada 4 saran yang disampaikan. Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan lockdown selama 1 hingga 2 bulan.

Kedua, selama lockdown, pemerintah harus memberi jaminan berupa makanan dan obat-obatan kepada rakyat selama 2 hingga 4 bulan.

Ketiga, pemerintah harus mempercepat vaksinasi hingga 3 kali lipat. Dan terakhir, mengalihfungsikan gedung DPR/DPRD seluruh Indonesia untuk perawatan pasien Covid-19.

Sontak saran ini mendapat keraguan banyak pihak untuk bisa dijalankan. Salah satunya adalah saran tentang memberi jaminan makan dan obat-obatan selama 4 bulan.

“Banyak yang tanya, apakah bisa dan mampu untuk kasih rakyat yang tidak mampu makan dan obat 2 hingga 4 bulan? Bisa, mampu, dan harus!” begitu jawab tegas Rizal Ramli.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itupun tidak segan memberi tahu jurusnya. Kata dia, pemenuhan makanan dan obat-obatan rakyat bisa dilakukan dengan memotong pengeluaran yang tidak penting selama setahun.

“Kalau itu saja ndak bisa, ya memang harus mundur atau dimundurkan,” tegasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya