Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Pemerintah Tidak Mau Lockdown, Hasilnya Indonesia Malah Di-Lockout

MINGGU, 11 JULI 2021 | 13:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pemerintah yang tidak mau tegas dalam penanganan Covid-19 akhirnya mendapat ganjaran dari negara lain.

Sikap pemerintah yang mengesampingkan saran publik agar melakukan lockdown dan menutup perbatasan untuk menghindari masuknya varian baru justru berdampak buruk bagi warga negara.

Tidak hanya sebaran Covid-19 melonjak, warga negara Indonesia juga dilarang datang ke sejumlah negara. Bahkan Singapura membuat kebijakan yang melarang penerbangan Indonesia singgah ke negaranya.


Baca: Singapura Hingga Oman, Ini Negara-negara Yang Larang Masuk Penerbangan Dari Indonesia

“Pemerintah tidak mau lockdown karena tidak mau beri makan rakyat yang tidak mampu. Hasilnya Indonesia malah di-lockout oleh negara-negara lain,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada wartawan, Minggu (11/7).

Saran cerdas sebenarnya telah diberikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli kepada pemerintah untuk bisa menghadapi sebaran Covid-19 yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan drastis.

Setidaknya ada 4 saran yang disampaikan. Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan lockdown selama 1 hingga 2 bulan.

Kedua, selama lockdown, pemerintah harus memberi jaminan berupa makanan dan obat-obatan kepada rakyat selama 2 hingga 4 bulan.

Ketiga, pemerintah harus mempercepat vaksinasi hingga 3 kali lipat. Dan terakhir, mengalihfungsikan gedung DPR/DPRD seluruh Indonesia untuk perawatan pasien Covid-19.

Sontak saran ini mendapat keraguan banyak pihak untuk bisa dijalankan. Salah satunya adalah saran tentang memberi jaminan makan dan obat-obatan selama 4 bulan.

“Banyak yang tanya, apakah bisa dan mampu untuk kasih rakyat yang tidak mampu makan dan obat 2 hingga 4 bulan? Bisa, mampu, dan harus!” begitu jawab tegas Rizal Ramli.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itupun tidak segan memberi tahu jurusnya. Kata dia, pemenuhan makanan dan obat-obatan rakyat bisa dilakukan dengan memotong pengeluaran yang tidak penting selama setahun.

“Kalau itu saja ndak bisa, ya memang harus mundur atau dimundurkan,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya