Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Pemerintah Tidak Mau Lockdown, Hasilnya Indonesia Malah Di-Lockout

MINGGU, 11 JULI 2021 | 13:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pemerintah yang tidak mau tegas dalam penanganan Covid-19 akhirnya mendapat ganjaran dari negara lain.

Sikap pemerintah yang mengesampingkan saran publik agar melakukan lockdown dan menutup perbatasan untuk menghindari masuknya varian baru justru berdampak buruk bagi warga negara.

Tidak hanya sebaran Covid-19 melonjak, warga negara Indonesia juga dilarang datang ke sejumlah negara. Bahkan Singapura membuat kebijakan yang melarang penerbangan Indonesia singgah ke negaranya.


Baca: Singapura Hingga Oman, Ini Negara-negara Yang Larang Masuk Penerbangan Dari Indonesia

“Pemerintah tidak mau lockdown karena tidak mau beri makan rakyat yang tidak mampu. Hasilnya Indonesia malah di-lockout oleh negara-negara lain,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada wartawan, Minggu (11/7).

Saran cerdas sebenarnya telah diberikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli kepada pemerintah untuk bisa menghadapi sebaran Covid-19 yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan drastis.

Setidaknya ada 4 saran yang disampaikan. Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan lockdown selama 1 hingga 2 bulan.

Kedua, selama lockdown, pemerintah harus memberi jaminan berupa makanan dan obat-obatan kepada rakyat selama 2 hingga 4 bulan.

Ketiga, pemerintah harus mempercepat vaksinasi hingga 3 kali lipat. Dan terakhir, mengalihfungsikan gedung DPR/DPRD seluruh Indonesia untuk perawatan pasien Covid-19.

Sontak saran ini mendapat keraguan banyak pihak untuk bisa dijalankan. Salah satunya adalah saran tentang memberi jaminan makan dan obat-obatan selama 4 bulan.

“Banyak yang tanya, apakah bisa dan mampu untuk kasih rakyat yang tidak mampu makan dan obat 2 hingga 4 bulan? Bisa, mampu, dan harus!” begitu jawab tegas Rizal Ramli.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itupun tidak segan memberi tahu jurusnya. Kata dia, pemenuhan makanan dan obat-obatan rakyat bisa dilakukan dengan memotong pengeluaran yang tidak penting selama setahun.

“Kalau itu saja ndak bisa, ya memang harus mundur atau dimundurkan,” tegasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya