Berita

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, wartawan senior Karni Ilyas, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam acara Karni Ilyas Club bertajuk "PPKM Darurat: Benarkah Pemerintah Gagal?" dalam video yang diunggah di akun YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat (9/7)/Net

Politik

Ali Ngabalin Jamin Keputusan Pakai Sinovac Sudah Libatkan Ahli

MINGGU, 11 JULI 2021 | 11:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah diminta untuk memberi penjelasan detail mengenai vaksin yang digunakan di Indonesia. Apalagi, vaksin yang mayoritas digunakan di Indonesia, Sinovac, tidak mendapat pengakuan negara lain.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam acara Karni Ilyas Club bertajuk "PPKM Darurat: Benarkah Pemerintah Gagal?" dalam video yang diunggah di akun YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat (9/7).

Fadli Zon mengaku dirinya orang yang mendukung vaksinasi. Namun di satu sisi dia ingin mendapat penjelasan detail mengenai vaksin yang digunakan. Apalagi, Fadli Zon yang sudah mendapat 2 dosis vaksin masih sempat terinfeksi Covid-19.


“Vaksin bermerek lain, seperti Pfizer dan lainnya kok lebih ampuh. Nah ini juga harus ada penjelasan, karena ini memakan biaya saya kira jumlahnya berapa ratus triliun itu Pak Ngabalin?" tanya Fadlin Zon, di mana acara ini turut menghadirkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

Menerima pertanyan itu, Ali Ngabalin memastikan bahwa pemerintah tidak mungkin dalam mengambil keputusan tidak melibatkan para ahli.

Menurutnya, tidak ada satu kebijakan yang diambil pemerintah tanpa bertanya dan melibatkan epidemiologi atau para ahli.

“Itu pasti dan itu perilaku yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo," kata Ali Ngabalin.

Ali mengaku menyaksikan langsung dan menjadi saksi bahwa adanya pertemuan hingga 6 kali antara Presiden dengan para ahli sebelum mengambil satu keputusan. Singkatnya, keputusan menggunakan vaksin Sinovac sudah melalui perbincangan yang tidak pendek.

“Itu clear. Supaya rakyat juga bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi kita ini," jelas Ali Ngabalin menutup.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya