Berita

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, wartawan senior Karni Ilyas, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam acara Karni Ilyas Club bertajuk "PPKM Darurat: Benarkah Pemerintah Gagal?" dalam video yang diunggah di akun YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat (9/7)/Net

Politik

Ali Ngabalin Jamin Keputusan Pakai Sinovac Sudah Libatkan Ahli

MINGGU, 11 JULI 2021 | 11:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah diminta untuk memberi penjelasan detail mengenai vaksin yang digunakan di Indonesia. Apalagi, vaksin yang mayoritas digunakan di Indonesia, Sinovac, tidak mendapat pengakuan negara lain.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam acara Karni Ilyas Club bertajuk "PPKM Darurat: Benarkah Pemerintah Gagal?" dalam video yang diunggah di akun YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat (9/7).

Fadli Zon mengaku dirinya orang yang mendukung vaksinasi. Namun di satu sisi dia ingin mendapat penjelasan detail mengenai vaksin yang digunakan. Apalagi, Fadli Zon yang sudah mendapat 2 dosis vaksin masih sempat terinfeksi Covid-19.


“Vaksin bermerek lain, seperti Pfizer dan lainnya kok lebih ampuh. Nah ini juga harus ada penjelasan, karena ini memakan biaya saya kira jumlahnya berapa ratus triliun itu Pak Ngabalin?" tanya Fadlin Zon, di mana acara ini turut menghadirkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

Menerima pertanyan itu, Ali Ngabalin memastikan bahwa pemerintah tidak mungkin dalam mengambil keputusan tidak melibatkan para ahli.

Menurutnya, tidak ada satu kebijakan yang diambil pemerintah tanpa bertanya dan melibatkan epidemiologi atau para ahli.

“Itu pasti dan itu perilaku yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo," kata Ali Ngabalin.

Ali mengaku menyaksikan langsung dan menjadi saksi bahwa adanya pertemuan hingga 6 kali antara Presiden dengan para ahli sebelum mengambil satu keputusan. Singkatnya, keputusan menggunakan vaksin Sinovac sudah melalui perbincangan yang tidak pendek.

“Itu clear. Supaya rakyat juga bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi kita ini," jelas Ali Ngabalin menutup.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya