Berita

Walik Presiden RI Maruf Amin/Net

Politik

King of Silent Buat Wapres Harus Dicari Penyebabnya, Apa Karena Gak Dikasih Kerjaan Sama Jokowi?

SABTU, 10 JULI 2021 | 15:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamilludin Ritonga meminta agar publik tak terburu-buru mengamini julukan King of Silent Wakil Presiden Maruf Amin yang diberikan oleh BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Meskipun, kata dia julukan tersebut memang masuk akal lantaran Wapres jarang terlihat melaksanakan kegiatan kenegaraan yang strategis, termasuk keterlibatannya dalam penanganan Covid-19.

"Selama ini memang tidak terlihat aktifitas Wapres dalam memutuskan kebijakan strategis. Beberapa kali Wapres hanya terlihat kegiatan seremonial, seperti membuka kegiatan ormas keagamaan. Semua itu membuat banyak pihak menilai kinerja Wapres  buruk. Wapres akhirnya dinilai lebih banyak pasif dan diam," kata Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/7).

Hanya saja, kata dia, publik harus mengetahui penyebab mengapa peran wapres tak begitu dominan, apalagi disaat Indonesia tengah bertarung menghadapi pandemi Covid-19 ini. Apakah karena keterbatasan kapasitas atau memang tidak ada kerjaan alias pendelegasian tugas strategis dari presiden.

Kalau alasan karena kapasitas Wapres terbatas, menurut Jamil tidak masuk akal. Sebab, pendidikan Wapres sangat tinggi dan pengalamannya berorganisasi juga malang melintang. Bahkan beliau pernah menjadi Ketua MUI dan Anggota DPR RI.

Begitu juga dilihat dari fisik, Wapres tampak masih bugar. Kondisi fisiknya itu masih memungkinkan baginya untuk berpikir jernih dan melakukan aktifitas yang prima.

Soal pendelegasian tugas alias kerjaan dari presiden, inilah yang hanya diketahui oleh Wapres sendiri. Karena soal pendelegasian tugas apa saja yang diberikan presiden kepada Wapres tidak dipublikasikan kepada publik.

"Kalau seandainya pasif dan diamnya Wapres karena memang tidak ada pendelegasian tugas strategis dari presiden, tentu tidak adil bila Wapres dijuluki King of Silent," ujar Jamil.

Untuk itu, ia menyarankan agar, Wapres terbuka menyampaikan tugas apa saja yang didelegasikan presiden kepadanya. Dari sinilah publik akan dapat menilai apakah julukan King of Silent layak dilayangkan kepada wapres.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Lieus Sungkharisma: Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:24

Penangkapan Hakim PN Surabaya Wujud Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:12

Bantu Negara Miskin, Pil Antivirus Covid-19 Segera Dibuat Versi Generik dan Murah

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:59

Resmi Berstatus Tersangka, Hakim Itong Langsung Menginap di Rutan KPK

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:58

Pulang Belajar Agama di Aceh Besar, Warga Aceh Utara Ini Ngaku Imam Mahdi

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:25

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:16

Tak Terima di Tangkap KPK, Hakim Itong Tersangka Suap "Makelar Kasus" Meracau saat Jumpa Pers

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:09

“Kurang Sajen”

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:00

IMF: Pandemi Covid-19 Bisa Picu Kerugian Ekonomi Global Hingga 12,5 Triliun Dolar AS

Kamis, 20 Januari 2022 | 23:59

OTT KPK di Langkat Jadi Warning bagi Kepala Daerah Tak Main-Main dengan Proyek APBD

Kamis, 20 Januari 2022 | 23:39

Selengkapnya