Berita

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Ngeluh Indonesia Selalu Diganggu Kekuatan Asing, Pengamat: Karena Dikerangkeng Oleh UU Yang Justru Disetujui Partainya Sendiri

SABTU, 10 JULI 2021 | 11:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Memang benar pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto ihwal adanya gangguan dari bangsa lain untuk menguasai sumber daya alam Indonesia yang sudah berlangsung ratusan tahun. Itu lantaran Indonesia sangat strategis dan memiliki sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menilai, setelah Indonesia merdeka hingga saat ini, pola penguasaan asing mengalami perubahan. Jika dulu melalui pola invansi atau kolonialisme, kini memiliki pola baru melalui kesepakatan internasional dan regulasi yang dibuat negara.

"Masalahnya Prabowo yang berada di dalam pemerintahan dan menjadi ketua partai besar yang ada di DPR justru menyetujui UU yang lebih menguntungkan oligarki yang berjejaring dengan kekuatan asing. Misalnya, terhadap UU Minerba dan UU Omnibuslaw Cipta Kerja," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/7).


Atas dasar itu, menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, narasi yang disampaikan Prabowo itu sedianya bagus, tetapi dia tidak berdaya melindungi kekayaan alam yang ada di Indonesia.

"Karena dikerangkeng oleh UU yang justru disetujui juga oleh partai politiknya dan partai-partai koalisi pemerintah yang lain," katanya.

Selain itu, jika narasi Prabowo dimaksudkan terkait upaya untuk mempertahankan negara dari sisi alat utama sistem pertahanan (Alutsista), maka itu terkait upaya Prabowo untuk menaikan anggaran pembelian alutsista.

"Itu bagus, tetapi kurang tepat saat Indonesia sedang mengalami resesi ekonomi dan penderitaan rakyat yang meluas sedang terjadi akibat pandemi yang tak henti henti hingga saat ini," ucap Ubedilah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya