Berita

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Ngeluh Indonesia Selalu Diganggu Kekuatan Asing, Pengamat: Karena Dikerangkeng Oleh UU Yang Justru Disetujui Partainya Sendiri

SABTU, 10 JULI 2021 | 11:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Memang benar pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto ihwal adanya gangguan dari bangsa lain untuk menguasai sumber daya alam Indonesia yang sudah berlangsung ratusan tahun. Itu lantaran Indonesia sangat strategis dan memiliki sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menilai, setelah Indonesia merdeka hingga saat ini, pola penguasaan asing mengalami perubahan. Jika dulu melalui pola invansi atau kolonialisme, kini memiliki pola baru melalui kesepakatan internasional dan regulasi yang dibuat negara.

"Masalahnya Prabowo yang berada di dalam pemerintahan dan menjadi ketua partai besar yang ada di DPR justru menyetujui UU yang lebih menguntungkan oligarki yang berjejaring dengan kekuatan asing. Misalnya, terhadap UU Minerba dan UU Omnibuslaw Cipta Kerja," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/7).


Atas dasar itu, menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, narasi yang disampaikan Prabowo itu sedianya bagus, tetapi dia tidak berdaya melindungi kekayaan alam yang ada di Indonesia.

"Karena dikerangkeng oleh UU yang justru disetujui juga oleh partai politiknya dan partai-partai koalisi pemerintah yang lain," katanya.

Selain itu, jika narasi Prabowo dimaksudkan terkait upaya untuk mempertahankan negara dari sisi alat utama sistem pertahanan (Alutsista), maka itu terkait upaya Prabowo untuk menaikan anggaran pembelian alutsista.

"Itu bagus, tetapi kurang tepat saat Indonesia sedang mengalami resesi ekonomi dan penderitaan rakyat yang meluas sedang terjadi akibat pandemi yang tak henti henti hingga saat ini," ucap Ubedilah.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya