Bekas Menteri Perikanan dan Kelautan yang kini menjadi terdakwa perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020, Edhy Prabowo/Net
Belum memiliki rumah sejak menjadi anggota DPR selama tiga periode menjadi satu materi pledoi atau nota pembelaan terdakwa perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020, Edhy Prabowo.
Edhy memasukkan tentang kehidupan pribadinya ke dalam pledoi lantaran ingin menangkal stigma masyarakat atas dirinya setelah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Edhy membacakan pledoi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat sore (9/7).
Edhy bercerita, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2019, jabatan publik yang ia emban adalah anggota DPR RI selama tiga periode. Yakni periode 2009-2014, periode 2014-2019 dan pada Pemilu 2019 juga kembali terpilih.
"Tiga periode sudah saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Meski demikian, saya belum membeli rumah atau apartemen di Jakarta dan hanya tinggal di Rumah Dinas Kalibata bersama istri dan ketiga anak tercinta," ujar Edhy melalui video telekonferensi di Gedung KPK C1.
Bahkan kata Edhy, dirinya juga tidak punya koleksi mobil, dan hanya menggunakan mobil Mitsubishi Pajero lama yang dibelinya dengan cara mencicil.
"Namun, saya memiliki kepuasan batin karena bisa bermanfaat bagi sesama. Sesuai dengan ajaran agama saya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama," kata Edhy.
Apa yang disampaikannya itu, diakui Edhy bukan sebagai wujud kesombongan, melainkan untuk menangkal stigma masyarakat kepada dirinya setelah ditangkap oleh KPK.
"Hanya sebuah pembelaan untuk menangkal segala stigma masyarakat kepada saya selama enam bulan ke belakang," pungkasnya.
Dalam perkara ini, Edhy dituntut oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan.
Edhy juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan.
Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut agar Edhy dijatuhi hukuman tidak bisa dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokoknya.
