Berita

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Net

Hukum

Keberatan Dituntut 5 Tahun, Edhy Prabowo: Tidak Benar Dan Faktanya Sangat Lemah!

JUMAT, 09 JULI 2021 | 17:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasa berat oleh terdakwa perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020, Edhy Prabowo.

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan itu meyampaikan keberatannya dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (9/7).

Dalam pledoinya, Edhy menuturkan kondisinya yang kini sudah berada di usia 49 tahun, yang menurutnya sudah masuk pada masa di mana kekuatannya tidak bisa menanggung beban yang sangat berat.

"Ditambah lagi saat ini saya masih memiliki seorang istri yang Sholehah dan tiga orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," ujar Edhy melalui video telekonferensi di Gedung KPK C1.

Sehingga kata Edhy, tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 9.648.447.219 dan 77 ribu dolar AS subsider dua tahun penjara, merupakan tuntutan yang sangat berat.

"Apalagi tuntutan tersebut didasarkan atas dakwaan yang sama sekali tidak benar dan fakta-fakta yang sangat lemah," kata Edhy.

Oleh karena itu sambung Edhy, dalam sidang ini, Edhy akan menyampaikan pembelaannya atas dakwaan dan tuntutan yang disampaikan Tim JPU KPK.

"Pembelaan ini saya buat seperti apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi dari keadaan yang sebenar-benarnya. Pembelaan ini selanjutnya saya beri judul 'Mengabdi Untuk NKRI Dengan Sepenuh Hati'," terang Edhy.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

UPDATE

Serukan Hentikan Biaya Politik Mahal, KPK: Akar Dari Korupsi Adalah Jabatan Berbiaya

Kamis, 23 September 2021 | 00:56

Viral Foto Helikopter Diangkut Melalui Perbatasan, Pakistan Pasok Peralatan Militer ke Afghanistan?

Kamis, 23 September 2021 | 00:41

Bukan Hanya Covid-19, Pengungsi Afghanistan Juga Alami Gangguan Mental dan Malnutrisi

Kamis, 23 September 2021 | 00:29

Periode Kedua TM Nurlif, Golkar Aceh Seperti Kehilangan Arah

Kamis, 23 September 2021 | 00:20

Terasing di Negeri Sendiri, Pengungsi Afghanistan Tidur Ditemani Aroma Busuk Toilet Setiap Malam

Kamis, 23 September 2021 | 00:06

Belum Umumkan Tersangka, KPK Pastikan Penyidikan Kasus Gratifikasi di Lampung Utara Masih Berjalan

Rabu, 22 September 2021 | 23:58

Usai Foto Makan Pizza di New York dengan Masker di Dagu Viral, Menteri Kesehatan Brasil Dinyatakan Positif Covid-19

Rabu, 22 September 2021 | 23:42

Terima Audiensi Bupati Wajo, Ketua DPD RI Bahas Tindak Lanjut Revitalisasi Masjid Tua Tosora

Rabu, 22 September 2021 | 23:35

Taliban Minta Diberi Panggung untuk Berpidato di Majelis Umum PBB ke-76

Rabu, 22 September 2021 | 23:18

Wacana Pemberlakuan PPHN adalah Jebakan Romantisme Orde Baru

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Selengkapnya