Menciderai UUD 1945, Nasdem Tolak Keras RS Covid Khusus Pejabat

Penolakan terhadap usulan pembuatan rumah sakit khusus pejabat yang terinfeksi Covid-19 juga disampaikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Charles Meikyansah menilai, usulan yang lahir dari Wakil Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irine Rumaseuw itu telah melukai hati rakyat.

Sebab, Charles melihat permintaan semacam itu telah menciderai semangat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia di saat kondisi penanganan pandemi yang sekarang ini dalam keadaan terbatas.

"Kami menolak keras permintaan atau gagasan tersebut. Ini suara yang sangat melukai hati rakyat di saat ratusan ribu penduduk Indonesia terpapar virus corona. Banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan penanganan layak di rumah sakit, lantaran jumlah pasien Covid-19 meningkat tajam," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/7).

Wakil Sekretaris Fraksi Nasdem DPR ini menegaskan, seluruh anggota fraksinya juga menyuarakan hal yang sama terkait adanya permintaan RS khusus itu.

"Fraksi NasDem berharap pemikiran seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Charles menegaskan, dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sedangkan dalam Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945, sambung Charles, menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketua bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem itu bahkan mengatakan, sudah seharusnya para pejabat lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.

Sehingga dalam kondisi itu, Charles mendorong semua pihak dari berbagai latar belakang bergandengan tangan dan bahu membahu melawan pandemi Covid-19.

"Miris kami mendengar permintaan atau usulan seperti itu, yang menganggap pejabat lebih berarti dari orang kebanyakan," tandas Charles.