Gubernur Papua, Lukas Enembe/Net
Kepulangan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang dijadwalkan pada Kamis (8/7) "disambut" dengan undangan silaturahmi bersama masyarakat Papua di Jabodetabek dan Bandung. Undangan tersebut belakangan diketahui sebagai hoax belaka.
Untuk mencegah kabar hoax lain bermunculan, Koalisi Rakyat Papua (KRP) pun meminta Gubernur Papua segera balik ke Jayapura.
Ketua KRP, Diaz Gwijangge mengatakan, melalui informasi terbatas yang didapatkan pihaknya, setelah masa karantina mandiri di Jakarta Gubernur Lukas Enembe akan pulang ke Jayapura pada Kamis (8/7) pukul 16.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Informasi ini kemudian berubah dengan tiba-tiba pada tengah malam, Rabu (7/7) bahwa terjadi penundaan keberangkatan,†terangnya, saat jumpa Pers di Cave Sunsine Waena, Kamis (8/7), dikutip
Kantor Berita RMOLPapua.
Dia mengaku KRP belum mendapatkan alasan yang pasti terkait penundaan kepulangan Gubernur Papua.
Lanjut Diaz, kemudian tersebar sebuah pesan melalui media sosial WhatsApp (WA) yang mengajak masyarakat Papua di Jabodetabek dan Bandung untuk bersilahturami dengan Gubernur Papua.
"Pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 10.00 WIB bertempat Apartemen the Masterpiece lantai 7 kamar 77A, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan," jelasnya.
Namun, Diaz memastikan informasi tersebut adalah hoax. Dan hal ini juga sudah disampaikan Jurubicara Gubernur Papua, Muh Rifai Darus (MRD).
“Saya menyatakan bahwa pesan tersebut adalah hoax atau berita bohong,†ucap MRD dalam keterangannya (8/7).
Untuk Koalisi Rakyat Papua, menilai pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh ingin membangun tanah Papua.
Hal ini terlihat dari tertundanya kepulangan Gubernur Lukas tanpa alasan yang jelas. Dikuti dengan WA silahturami Gubernur Papua dengan masyarakat Papua di Jakarta yang nyata-nyata hoax.
KRP juga mengingatkan pemerintah pusat di Jakarta segera memberikan akses yang luas bagi Gubernur Papua untuk kembali ke tanah Papua.
"Apabila Gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe tidak balik ke tanah Papua dalam waktu 1x24 jam, maka KRP akan memfasilitasi masyarakat Papua dan Nusantara kembali turun jalan," tegas Diaz.
