Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

PDIP Minta Para Politisi Tidak "Menari-nari" Di Saat Bangsa Sedang Berperang Melawan Covid-19

KAMIS, 08 JULI 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ramainya komentar negatif terhadap pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat hingga berujung lalainya menjaga protokol kesehatan disayangkan anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

Menurutnya, komentar-komentar yang menyudutkan pemerintah justru kontra produktif dan ujungnya terjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga banyak yang lalai menjalankan protokol kesehatan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, hendaknya politisi, pengamat, epidemiologi, akademisi dan siapapun tidak menari-nari di saat rakyat menderita dan seluruh bangsa sedang perang melawan Covid-19.


“Jangan sampai rakyat terkotak-kotak, terbelah hanya karena terjadi perbedaan penanganan bagaimana cara perang melawan Covid-19,”tegasnya.

Rahmad paham bahwa dalam negara demokrasi maju di manapun, perbedaan pendapat adalah hal penting. Hanya saja, ketika ada perang atau ketika musuh negara sudah ada sudah terlihat, seharusnya tidak ada satu kata yang berbeda.

“Perbedaan pendapat boleh-boleh saja, tapi di saat perang, semua harus bersatu-padu melawan musuh. Itu baru namanya negarawan sejati. Bukan malah mencari-cari celah menyalahkan pemerintah,” katanya.

Rahmad mengingatkan kepada masyarakat bahwa perbedaan itu penting. Namun, ketika perbedaan di saat perang akan menimbulkan energi negatif, yang akan dirugikan adalah bangsa dan seluruh rakyat indonesia.

“Jadi, ingatlah wahai politisi, ingatlah siapa pun  yang mau berkomentar hendaknya berpikirlah dua belas kali, seribu kali apa dampaknya omongan itu,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya