Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net

Politik

Masyakarat Hanya Cari Makan, Pemerintah Jangan Represif Kalau Ingin PPKM Darurat Dipatuhi

RABU, 07 JULI 2021 | 23:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah disarankan untuk tidak represif dengan menunjukkan arogansi kekuasaan saat menertibkan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan, rakyat tidak membutuhkan sikap represif di saat pandemi Covid-19, melainkan membutuhkan sikap dan imbauan pemerintah yang humanis agar dipatuhi rakyatnya.

"Tentu pemerintah harus tegas, tapi bukan berarti represif, saya kira juga harus introspeksi juga kenapa kemudian masyarakat tidak patuh terhadap imbauan masyarakat, jangan-jangan masyarakat hanya untuk cari makan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).


Pandangan Saiful merespons sikap aparat pemerintah di Semarang yang menyemprotkan para pedagang menggunakan air dari mobil pemadam kebakaran serta membawa barang-barang dagangan.

"Saya kira kalau pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk bantuan atau apapun macamnya, maka saya kira masyarakat dengan tenang mengikuti imbauan pemerintah untuk melaksanakan PPKM Darurat dengan sebagaimana mestinya," jelas Saiful.

Akan tetapi, jika pemerintah hanya memerintahkan masyarakat untuk di rumah saja tanpa diikuti dengan bantuan yang mencukupi untuk masyarakat, maka pemerintah dianggap keterlaluan, apalagi bertindak represif kepada masyarakat.

"Karena kita tahu semakin represif bukan berarti mereka akan semakin patuh, pasti mereka tentu akan berfikir untuk melakukan perlawanan-perlawanan," pungkas Saiful.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya