Berita

Peta tiga jalur strategis Indonesia/Net

Dunia

Lewat BRI, China Berpotensi Kuasai Dua Selat Strategis Indonesia

RABU, 07 JULI 2021 | 09:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kekhawatiran terkait skenario loan-to-own yang dilakukan China dalam proyek Belt and Road Initiatives (BRI) telah banyak disuarakan.

Lewat skenario tersebut, China meminjamkan ratusan miliar dolar ke negara-negara agar mereka dapat membangun infrastruktur, mulai dari jalan raya, kereta api, hingga pelabuhan.

Dengan pinjaman yang fantastis dan strategi yang direncanakan sedemikian rupa, negara-negara peminjam kerap kewalahan membayar utang mereka. Alhasil, opsi untuk "menyerahkan" aset strategis ke China terpaksa dilakukan.


Hal ini memicu keprihatinan dari ekonom senior Dr. Rizal Ramli dalam tulisan opininya yang bertajuk "The Risks of Favoring China" yang dipublikasi The Diplomat pada Selasa (6/7).

Ia menyoroti dua proyek pelabuhan di Medan dan Bitung yang menjadi bagian kerjasama BRI dengan China.

Dilihat dari skalanya, dua proyek tersebut jauh lebih besar daripada yang dibenarkan secara komersial. Begitu dibangun dan dioperasikan, maka orang-orang akan memahami bahwa keduanya akan menambah daftar proyek yang gagal.

"Pelabuhan Medan, jika jatuh di bawah kendali China, akan memberi Beijing kontrol untuk mengendalikan lalu lintas melalui Selat Malaka," ujar mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman itu.

Kemungkinan yang sama juga terjadi jika China mengambil alih pelabuhan Bitung karena artinya Beijing dapat menguasai Selat Lombok, yang melalui Lombok-Makaasar-Manado.

Jika dua selat itu dikombinasikan, maka pada dasarnya China akan menguasai pintu gerbang antara Samudra Hindia dan Asia Timur.

"Satu atau bahkan dua pelabuhan lagi disewakan ke China selama beberapa dekade mendatang. Kerugiannya bukan hanya milik Indonesia, tapi juga seluruh Indo-Pasifik," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya