Berita

Warga Myanmar dalam protes anti-kudeta menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Pengacara: Aung San Suu Ky Telah Disuntik Vaksin Di Dalam Tahanan

RABU, 07 JULI 2021 | 06:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Vaksinasi Covid-19 di Myanmar telah terhambat oleh kericuhan yang berlangsung di negara itu sejak kudeta menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Ky pada 1 Feruaari lalu. Aung San Suu Kyi sendiri dilaporkan telah menerima dosis lengkap vaksinasi di dalam tahanan militer.

Pengacaranya mengatakan, Aung San Suu Ky bersama staf pribadinya telah menerima vaksin mereka.

"Semua orang di rumah Amay termasuk Amay telah divaksinasi," kata Min Min Soe, sang pengacara, kepada wartawan Selasa (6/7), seperti dilaporkan AFP.  Min Min Soe menggunakan gelar kehormatan untuk Suu Kyi.


Ada sekitar 10 orang yang saat ini tinggal berasa Suu Kyi. Namun, Min Min Soe tidak memberikan rincian tentang kapan Suu Kyi - yang diyakini telah menerima dosis pertama sebelum pemerintahannya digulingkan - telah menerima suntikan, atau vaksin apa yang diberikan kepadanya.

Meski Suu Kyi tidak terlihat sejak ditahan oleh militer pada bulan Februari, Min Min Soe mengatakan kondisi Suu Kyi sejauh ini baik-baik saja. Beberapa kali Suu Kyi terlihat di depan publik saat persidangan di pengadilan khusus di Naypyidaw, satu-satunya hubungannya dengan dunia luar.

Meski berada di bawah tahanan militer berbulan-bulan, Aung San Suu Ky masih memikirkan nasib warganya. Ia juga sangat mengkhawatirkan wabah Covid, berpesan agar masyarakat Myanmar mendapatkan suntikan vaksin.

"Dia meminta orang untuk divaksinasi jika memungkinkan. Dia meminta kami untuk saling menjaga dan mengikuti batasan dan pemberitahuan," kata Min Min Soe.

Kudeta, kampanye pembangkangan sipil, tekah menghambat terlaksananya kampanye vaksinasi ditambah dengan mogoknya ribuan dokter, sukarelawan, dan pegawai negeri, yang berhenti bekerja untuk memprotes militer.

Sejauh ini Myanmar baru menerima 1,5 juta dosis dari India dan 500.000 dari China pada awal tahun.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya