Berita

Vaksinasi di Thailand/Net

Dunia

Thailand Dikecam Karena Pemesanan Vaksin Yang Lamban

SELASA, 06 JULI 2021 | 06:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Thailand terus mendapat kecaman keras setelah 6 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sedianya akan dikirim pada Juni, ditunda pengirimannya. Padahal, Juni sebelumnya ditetapkan sebagai awal untuk melakukan vaksinasi nasional di negara itu.

Pemerintah juga mengatakan bahwa mereka berencana meluncurkan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca pada bulan ini, tetapi hanya 5-6 juta dosis yang akan tiba dengan alasan lambat memesan vaksin. Sementara perusahaan harus mengirim vaksinnya ke negara lain yang juga memesannya. Akibatnya, program vaksinasi di beberapa wilayah kembali tertunda.

Wiroj Lakkhanaadisorn, seorang anggota parlemen dan juru bicara Partai Bergerak Maju, mengatakan sekitar 6,3 juta dosis vaksin AstraZeneca akan dikirim pada Juni. Namun, hanya sekitar 5,37 juta dosis yang terkirim, katanya, mengutip informasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset dan Inovasi.


“Ada juga laporan bahwa mulai Juli, AstraZeneca Thailand akan mengekspor vaksin ke negara lain, dan hanya sepertiga dari vaksin yang diproduksi akan dicadangkan untuk Thailand,” kata Wiroj, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (6/7).

Chanin Rungthakiat, wakil juru bicara Partai Pheu Thai, mengatakan pemerintah telah ceroboh dalam pengelolaan vaksin sejak awal.

“Pada tahap awal, pemerintah memilih AstraZeneca sebagai satu-satunya vaksin utama sehingga tidak cukup vaksin berkualitas untuk masyarakat,” kata Chanin.

“Pemerintah sekarang telah menggunakan vaksin Sinovac untuk mengganti dosis AstraZeneca yang hilang dan berencana membeli 28 juta dosis vaksin lagi,” lanjutnya.

Sedangkan untuk vaksin Moderna, pemerintah lambat dalam pengadaannya meskipun penelitian menunjukkan vaksin tersebut efektif terhadap varian Covid-19 yang sangat menular, kata dia.

“Sebaliknya, vaksin Moderna telah menjadi ‘vaksin alternatif’ yang berarti orang harus membayarnya,” kata Chanin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya