Berita

Vaksinasi di Thailand/Net

Dunia

Thailand Dikecam Karena Pemesanan Vaksin Yang Lamban

SELASA, 06 JULI 2021 | 06:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Thailand terus mendapat kecaman keras setelah 6 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sedianya akan dikirim pada Juni, ditunda pengirimannya. Padahal, Juni sebelumnya ditetapkan sebagai awal untuk melakukan vaksinasi nasional di negara itu.

Pemerintah juga mengatakan bahwa mereka berencana meluncurkan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca pada bulan ini, tetapi hanya 5-6 juta dosis yang akan tiba dengan alasan lambat memesan vaksin. Sementara perusahaan harus mengirim vaksinnya ke negara lain yang juga memesannya. Akibatnya, program vaksinasi di beberapa wilayah kembali tertunda.

Wiroj Lakkhanaadisorn, seorang anggota parlemen dan juru bicara Partai Bergerak Maju, mengatakan sekitar 6,3 juta dosis vaksin AstraZeneca akan dikirim pada Juni. Namun, hanya sekitar 5,37 juta dosis yang terkirim, katanya, mengutip informasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset dan Inovasi.


“Ada juga laporan bahwa mulai Juli, AstraZeneca Thailand akan mengekspor vaksin ke negara lain, dan hanya sepertiga dari vaksin yang diproduksi akan dicadangkan untuk Thailand,” kata Wiroj, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (6/7).

Chanin Rungthakiat, wakil juru bicara Partai Pheu Thai, mengatakan pemerintah telah ceroboh dalam pengelolaan vaksin sejak awal.

“Pada tahap awal, pemerintah memilih AstraZeneca sebagai satu-satunya vaksin utama sehingga tidak cukup vaksin berkualitas untuk masyarakat,” kata Chanin.

“Pemerintah sekarang telah menggunakan vaksin Sinovac untuk mengganti dosis AstraZeneca yang hilang dan berencana membeli 28 juta dosis vaksin lagi,” lanjutnya.

Sedangkan untuk vaksin Moderna, pemerintah lambat dalam pengadaannya meskipun penelitian menunjukkan vaksin tersebut efektif terhadap varian Covid-19 yang sangat menular, kata dia.

“Sebaliknya, vaksin Moderna telah menjadi ‘vaksin alternatif’ yang berarti orang harus membayarnya,” kata Chanin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya