Berita

Ilustrasi pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta/RMOLJakarta

Politik

PPKM Mikro Di Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturannya Untuk Wilayah Level Assesmen 4, 3 Dan 2

SENIN, 05 JULI 2021 | 20:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis desa/kelurahan (Mikro) resmi diperpanjang pemerintah yang dimulai sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah membuat tiga kategori wilayah untuk memberlakukan PPKM Mikro kali ini.

Yaitu, kabupaten/kota dengan level assesmen 4, 3 dan 2. Dari tiga kategori tersebut, pelaksanaan PPKM Mikro akan diperketat untuk wilayah yang masuk ke level assesmen 4.


"Assesmen di level 4 ini, ada 43 kabupaten kota di 20 provinsi dilakukan pengetatan," ujar Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Kemenko Perekonomian, Senin (5/7).

Untuk rincian aturan PPKM Mikro yang diperketat pada wilayah level assesmen 4, Airlangga menyebutkan pembatasan dilakukan di kegiatan perkantoran.

Di mana, karyawan yang boleh bekerja di kantor (work from office) hanya sebanyak 25 persen dari total kapasitas. Sedangkan, karyawan yang bekerja dari rumah (work from home) 75 persen dari total kapasitas.

"Di level lainnya WFH 50 persen dan WFO 50 persen," imbuh Airlangga.

Kemudian, untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah level assesmen 4 seluruhnya dilakukan secara online. Namun, untuk wilayah level 3 dan 2 diperbolehkan secara tatap muka hanya saja harus sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berlaku dan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan-minuman, komunikasi, TIK, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayana dasar, utilitas publik, industri objek vital nasional, tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selanjutnya, Airlangga menyebutkan pengaturan di restoran atau makan-minum di tempat (dine in) hanya sebanyak 25 persen dari total kapasitas di wilayah level 4, 3 dan 2.

"Dan dibuka sampai jam 17.00 (waktu setempat), take a way sampai dengan jam 20.00," sambungnya.

Adapun untuk mal atau pusat perbelanjaan di seluruh wilayah penerapan PPKM Mikro tetap boleh dibuka sampai jam 17.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 25 persen.

Untuk kegiatan keagamaan di tempat ibadah untuk di level 4 sementara ditiadakan, dan zona lainya sesuai pengaturan Kementerian Agama dengan penerapan protokol keseshatan ketat.

Kemudian, kegiatan di area publik di tutup sementara di level 4. Adapun untuk wilayah level 3 dan 2 diberlakukan pembatasan kapasitas 25 persen lewat peraturan kepala daerah.

"Seni budaya ditutup di level 4 dan di level lainnya dibuka maksimal 25 persen. Seminar dan rapat di level 4 ditutup dan di level lain kapasitasnya hanya boleh 25 persen. Adapun kapasitas transportasi umum diatur oleh perda," ucapnya.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar agama, seperti Idul Adha 1442 Hijriyah, Airlangga mengatakan bahwa pengaturannya mengikuti surat edaran Menteri Agama.

"Termasuk terkait dengan kegiatan sholat Idul Adha mengikuti surat edaran Menteri Agama dan di daerah zonasi 4 itu sholat di tempat masing-masing. Dan protokol Qurban dan pembagian diatur juga dari surat edaran," demikian Airlangga Hartarto.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya