Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Ist

Politik

Oksigen Langka, Puan: Gerak Pemerintah Harus Sistematis Dan Cepat

SENIN, 05 JULI 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kelangkaan oksigen untuk pasien Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah harus segera ditindaklanjuti pemerintah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali yang sedang menjalankan PPKM Darurat.

"Selain menipisnya tempat tidur, persoalan lain ialah kelangkaan oksigen bagi pasien Covid-19. Pemerintah pusat harus bergerak lebih sistematis dan cepat untuk mengatasinya," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/7).

Menurutnya, persoalan kelangkaan oksigen ini tidak bisa diatasi dengan cara-cara reaktif semata, tetapi harus diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital.


"Pemanfaatan teknologi informasi digital harus dimaksimalkan untuk mendapatkan data yang solid dan transparan hingga ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan oksigen di berbagai kota bisa dipetakan," tegasnya.

Dengan pendataan dan pemetaan, jelasnya, ketersediaan oksigen bisa didistribusikan sesuai kebutuhan.

"Bagi kota yang sudah mulai menipis, bisa dikirim dari kota terdekat atau disuplai dari pemerintah pusat sehingga oksigen tidak sempat habis lebih dulu,” katanya.

Mantan Menko PMK ini juga mendesak pemerintah segera mengeksekusi kebijakan mengalihkan oksigen untuk kebutuhan industri menjadi oksigen medis. Pengawasan terhadap rantai pasokan oksigen dari produsen ke konsumen juga mesti menjadi perhatian pemerintah.

"Pemerintah sudah memutuskan 90 persen produksi oksigen nasional akan digunakan untuk kebutuhan medis. Kebijakan ini harus segera dieksekusi,” tegasnya.

Selain itu, pengawasan pasokan oksigen dari produsen ke konsumen juga harus diperketat hingga tak terjadi penumpukan di satu pihak dan kekurangan pada pihak lainnya.

"Saat ini, kekurangan oksigen banyak dialami oleh rumah sakit di Pulau Jawa sehingga pengalihan sementara persediaan oksigen dari luar wilayah ke Pulau Jawa juga bisa menjadi pertimbangan,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya