Berita

Politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho/Net

Politik

Pintu Internasional Masih Saja Dibuka Lebar, Politikus Demokrat: Kebijakan PPKM Darurat Ini Melempem

SENIN, 05 JULI 2021 | 15:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kabar masuknya kembali sejumlah tenaga kerja asing asal China di tengah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menunjukkan semua kebijakan pemerintah tak akan memberi dampak positif terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Bahkan justru bisa makin memperparah kondisi saat ini.

Menurut politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanya sekadar berganti nama atau istilah saja. Tapi tidak memberi dampak baik bagi masyarakat.


"PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem,” tegas Irwan kepada wartawan, Senin (6/7).

Menurutnya, pemerintah telah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat terkait kemampuan menangani pandemi Covid-19, seiring masih dibukanya pintu masuk bagi WNA.

"Ini kan masyarakat dipaksa dan diancam pidana untuk patuh tapi pemerintah gagal berikan rasa keadilan dan kepercayaan. Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut, dan udara terus berlangsung sejak awal pandemi,” paparnya.

"Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri. Tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi,” imbuh Irwan.

Irwan pun menegaskan, jika ingin PPKM Darurat dalam negeri berhasil, pemerintah harus membuat rakyat percaya terhadap kebijakannya, sehingga mampu menuruti aturan yang diberlakukan pemerintah.

"Konkretnya, tutup pintu masuk penumpang internasional kemudian kita fokus laksanakan distribusi vaksin dan massifkan Testing, Tracing, dan Treatment (3T). Mau ngomong apa lagi memang dasarnya pemerintah ini sudah kalah lawan pandemi Covid-19. Jujur saja, sistem kesehatan yang dibangun pemerintah kalah laju dengan penyebaran Covid-19,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya