Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan/Net

Politik

Ketua Umum PAN: Bagaimanapun Masuknya TKA Melukai Rasa Keadilan Rakyat

SENIN, 05 JULI 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali merupakan langkah yang harus didukung bersama-sama. Kebijakan ini dibuat untuk menekan laju penularan Covid-19.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengurai bahwa lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan telah membuah cemas dan masyarakat dituntut semakin waspada.

Apalagi, fasilitas kesehatan di Jawa dan Bali sudah hampir maksimum tingkat okupansinya, tenaga kesehatan juga makin kewalahan menerima pasien.


Hanya saja, Zulkifli Hasan turut menyayangkan di tengah penerapan kebijakan PPKM Darurat ini, di mana masyarakat diimbau untuk tetap di rumah dan tidak bepergian, muncul berita-berita yang kurang mengenakkan. Salah satunya soal masih dibukanya penerbangan dari luar negeri yang mendatangkan sejumlah tenaga kerja asing.

“Bahkan muncul berita masuknya 20 TKA asal China ke Sulsel di masa penerapan PPKM Darurat Jawa Bali,” tuturnya kepada wartawan, Senin (5/7).

Pihak yang berwenang memang telah menjelaskan bahwa TKA China yang datang ke Makassar, Sulsel, tiba di Indonesia sebelum masa PPKM Darurat dan terlebih dahulu sudah melakukan karantina.

Tetapi bagaimanapun, kata dia, masuknya TKA di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Delta di Indonesia perlu ditinjau ulang.

“Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan,” tegas Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua MPR RI ini jga meminta agar penerbangan asing di bandara-bandara Internasional ditinjau ulang, penerapan standar kesehatannya perlu diperketat. Pelabuhan-pelabuhan yang menerima kapal asing juga memerlukan prosedur yang jelas dan dikomunikasikan seterang mungkin kepada publik.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing maupun pendatang,” ujarnya.

Zulhas berharap masyarakat bisa bersatu mensukseskan PPKM Darurat ini bersama-sama, sehingga mampu menekan jumlah kasus positif Covid-19 dan menyelamatkan nyawa warga kita. Dia mengajak masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam penerapan PPKM Darurat ini.

“Yang harus taat protokol kesehatan bukan hanya warga Jawa dan Bali saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Covid-19 ini merupakan ancaman yang serius,” sambungnya.

Di saat bersamaan, Zulhas juga meminta kepada pemerintah untuk konsisten menerapkan peraturan yang berlaku. Tanpa pandang bulu. Ketegasan diperlukan dalam perlakuan kepada TKA yang masuk.

“Jika bisa, selama penanganan pandemi ini masuknya TKA dihentikan dulu, apalagi dari negara-negara yang tinggi kasus Covid-19-nya,” tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya