Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

Politik

PPKM Darurat Harus Dibarengi Dengan Manajemen Krisis Dan Risiko

SENIN, 05 JULI 2021 | 10:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan PPKM Darurat yang dipilih pemerintah untuk mengerem laju lonjakan kasus positif Covid-19 harus mampu memprediksi berbagai potensi persoalan yang akan terjadi terutama di sektor kesehatan.

Prediksi yang didasarkan atas analisa data dan pendekatan sains menjadi rujukan utama untuk pemetaan masalah yang akan terjadi untuk kemudian menjadi dasar penyusunan formulasi strategi dan solusi.

Prediksi dan pemetaan masalah disertai formulasi strategi dan solusi akan mencegah bangsa ini masuk dalam situasi terburuk sehingga upaya besar mengendalikan pandemi bisa berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.


Anggota DPD RI Fahira Idris mendukung langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang berlangsung pada 3-20 Juli 2021.

Menurutnya, terlepas dari beragam istilah yang dipakai pemerintah sejak awal pandemi, inti dari semua kebijakan pembatasan adalah manajemen risiko dan manajemen krisis agar implementasi kebijakan efektif, fokus dan mampu meminimalisir berbagai masalah dan dampak dari masalah tersebut.

"Jika aspek manajemen krisis dan manajemen risiko terpenuhi maka PPKM Darurat ini bisa menjadi kebijakan yang efektif tidak hanya sebagai
pintu masuk mengendalikan lonjakan kasus, tetapi juga efektif meminimalisir potensi ancaman dan dampak dari ancaman tersebut," ujar Fahira Idris, Senin (5/7).

Jelas dia, memformulasikan manajemen risiko dan manajemen krisis setidaknya membuat kita bisa terhindar dari situasi yang memberatkan PPKM Darurat misalnya rumah sakit yang over kapasitas, tenaka kesehatan yang kelelahan, kelangkaan oksigen, dan potensi ancaman lainnya.

Fahira Idris mengungkapkan, kombinasi manajemen krisis dan manajemen risiko PPKM Darurat akan memudahkan kerja-kerja pengendalian pandemi dan dampaknya tidak hanya dari sektor kesehatan tetapi juga sektor-sektor lain.

Manajemen krisis yang memformulasikan penanganan potensi ancaman sebelum, selama, dan setelah PPKM Darurat akan semakin komprehensif
jika juga dikombinasikan dengan manajemen risiko yang memberikan penilaian potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman tersebut.

"Makanya kemampuan mumpuni dalam mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi serius seperti yang terjadi saat ini sangat
dibutuhkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan PPKM Darurat," kata Fahira Idris.

Dia mengibaratkan, formulasi manajemen krisis dan manajemen risiko selama PPKM Darurat layaknya sprinkler di dalam gedung yang akan memancarkan air secara otomatis jika terjadi pemanasan pada suhu tertentu sehingga tidak terjadi kebakaran besar.

"Artinya, setiap ada potensi masalah selama PPKM Darurat ini, para pengambil kebijakan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga masalah tersebut tidak bertambah besar dan bisa langsung diselesaikan,," ucap Fahira Idris.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya