Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

Politik

PPKM Darurat Harus Dibarengi Dengan Manajemen Krisis Dan Risiko

SENIN, 05 JULI 2021 | 10:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan PPKM Darurat yang dipilih pemerintah untuk mengerem laju lonjakan kasus positif Covid-19 harus mampu memprediksi berbagai potensi persoalan yang akan terjadi terutama di sektor kesehatan.

Prediksi yang didasarkan atas analisa data dan pendekatan sains menjadi rujukan utama untuk pemetaan masalah yang akan terjadi untuk kemudian menjadi dasar penyusunan formulasi strategi dan solusi.

Prediksi dan pemetaan masalah disertai formulasi strategi dan solusi akan mencegah bangsa ini masuk dalam situasi terburuk sehingga upaya besar mengendalikan pandemi bisa berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.


Anggota DPD RI Fahira Idris mendukung langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang berlangsung pada 3-20 Juli 2021.

Menurutnya, terlepas dari beragam istilah yang dipakai pemerintah sejak awal pandemi, inti dari semua kebijakan pembatasan adalah manajemen risiko dan manajemen krisis agar implementasi kebijakan efektif, fokus dan mampu meminimalisir berbagai masalah dan dampak dari masalah tersebut.

"Jika aspek manajemen krisis dan manajemen risiko terpenuhi maka PPKM Darurat ini bisa menjadi kebijakan yang efektif tidak hanya sebagai
pintu masuk mengendalikan lonjakan kasus, tetapi juga efektif meminimalisir potensi ancaman dan dampak dari ancaman tersebut," ujar Fahira Idris, Senin (5/7).

Jelas dia, memformulasikan manajemen risiko dan manajemen krisis setidaknya membuat kita bisa terhindar dari situasi yang memberatkan PPKM Darurat misalnya rumah sakit yang over kapasitas, tenaka kesehatan yang kelelahan, kelangkaan oksigen, dan potensi ancaman lainnya.

Fahira Idris mengungkapkan, kombinasi manajemen krisis dan manajemen risiko PPKM Darurat akan memudahkan kerja-kerja pengendalian pandemi dan dampaknya tidak hanya dari sektor kesehatan tetapi juga sektor-sektor lain.

Manajemen krisis yang memformulasikan penanganan potensi ancaman sebelum, selama, dan setelah PPKM Darurat akan semakin komprehensif
jika juga dikombinasikan dengan manajemen risiko yang memberikan penilaian potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman tersebut.

"Makanya kemampuan mumpuni dalam mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi serius seperti yang terjadi saat ini sangat
dibutuhkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan PPKM Darurat," kata Fahira Idris.

Dia mengibaratkan, formulasi manajemen krisis dan manajemen risiko selama PPKM Darurat layaknya sprinkler di dalam gedung yang akan memancarkan air secara otomatis jika terjadi pemanasan pada suhu tertentu sehingga tidak terjadi kebakaran besar.

"Artinya, setiap ada potensi masalah selama PPKM Darurat ini, para pengambil kebijakan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga masalah tersebut tidak bertambah besar dan bisa langsung diselesaikan,," ucap Fahira Idris.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya