Berita

Kantor Komisioner Kemenlu China Wilayah Hong Kong/Net

Dunia

Kantor Komisioner Kemenlu China Wilayah Hong Kong Kecam Laporan AS Tentang Perdagangan Manusia 2021

SENIN, 05 JULI 2021 | 08:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah Turki, kini giliran Kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri China di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) yang menentang 'Laporan Perdagangan Manusia 2021' yang baru-baru ini dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

Dalam pernyataannya, juru bicara kantor tersebut mengatakan bahwa mereka sangat tidak setuju dan dengan tegas menentang tuduhan yang dibuat-buat dalam laporsn tersebut, yang menurutnya berisi fitnag tentang undang-undang keamanan nasional di Hong Kong untuk mencoreng upaya dan pencapaian HKSAR dalam memerangi perdagangan orang.

"Laporan itu mengabaikan fakta, berbau bias politik, dan merupakan bagian dari skema hina untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin untuk menjelekkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong," kata juru bicara kantor tersebut, seperti dikutip dari CGTN, Minggu (4/7).


Juru bicara itu juga menunjukkan bahwa undang-undang keamanan nasional di Hong Kong menargetkan kejahatan yang sangat membahayakan keamanan nasional.

"Ini menghukum segelintir kecil penjahat sambil melindungi sebagian besar penduduk, dan sama sekali tidak menghalangi pertukaran dan kerja sama normal antara pemerintah HKSAR dan komunitas Hong Kong, termasuk organisasi non-pemerintah," katanya.

"Amerika Serikat memiliki catatan terkenal untuk perdagangan manusia, di mana banyak kasus kerja paksa dan perdagangan manusia," kata juru bicara itu.

Tetapi, katanya, alih-alih merenungkan dirinya sendiri, Amerika Serikat telah sibuk menuding dan mendikte orang lain, dan bahkan telah mendistorsi kebenaran dengan tuduhan palsu untuk melayani agenda politik tersembunyinya.

"Itu adalah kemunafikan dan tidak tahu malu," ujarnya.

Juru bicara itu menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah urusan internal China, yang tidak boleh diganggu oleh kekuatan eksternal.

Juru bicara itu kemudian mendesak pihak AS untuk mengelola urusannya sendiri dengan baik, segera menghentikan fitnah jahat terhadap undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Dia juga mendesak agar Amerik menghentikan kinerja membosankan yang mendiskreditkan pemerintah HKSAR dalam bentuk apa pun dan dengan dalih apa pun.

Sebelumnya, Turki juga mengecam keras terbitnya laporan tersebut, dan menilai itu mengandung asumsi tidak berdasar.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya