Berita

Kantor Komisioner Kemenlu China Wilayah Hong Kong/Net

Dunia

Kantor Komisioner Kemenlu China Wilayah Hong Kong Kecam Laporan AS Tentang Perdagangan Manusia 2021

SENIN, 05 JULI 2021 | 08:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah Turki, kini giliran Kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri China di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) yang menentang 'Laporan Perdagangan Manusia 2021' yang baru-baru ini dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

Dalam pernyataannya, juru bicara kantor tersebut mengatakan bahwa mereka sangat tidak setuju dan dengan tegas menentang tuduhan yang dibuat-buat dalam laporsn tersebut, yang menurutnya berisi fitnag tentang undang-undang keamanan nasional di Hong Kong untuk mencoreng upaya dan pencapaian HKSAR dalam memerangi perdagangan orang.

"Laporan itu mengabaikan fakta, berbau bias politik, dan merupakan bagian dari skema hina untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin untuk menjelekkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong," kata juru bicara kantor tersebut, seperti dikutip dari CGTN, Minggu (4/7).


Juru bicara itu juga menunjukkan bahwa undang-undang keamanan nasional di Hong Kong menargetkan kejahatan yang sangat membahayakan keamanan nasional.

"Ini menghukum segelintir kecil penjahat sambil melindungi sebagian besar penduduk, dan sama sekali tidak menghalangi pertukaran dan kerja sama normal antara pemerintah HKSAR dan komunitas Hong Kong, termasuk organisasi non-pemerintah," katanya.

"Amerika Serikat memiliki catatan terkenal untuk perdagangan manusia, di mana banyak kasus kerja paksa dan perdagangan manusia," kata juru bicara itu.

Tetapi, katanya, alih-alih merenungkan dirinya sendiri, Amerika Serikat telah sibuk menuding dan mendikte orang lain, dan bahkan telah mendistorsi kebenaran dengan tuduhan palsu untuk melayani agenda politik tersembunyinya.

"Itu adalah kemunafikan dan tidak tahu malu," ujarnya.

Juru bicara itu menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah urusan internal China, yang tidak boleh diganggu oleh kekuatan eksternal.

Juru bicara itu kemudian mendesak pihak AS untuk mengelola urusannya sendiri dengan baik, segera menghentikan fitnah jahat terhadap undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Dia juga mendesak agar Amerik menghentikan kinerja membosankan yang mendiskreditkan pemerintah HKSAR dalam bentuk apa pun dan dengan dalih apa pun.

Sebelumnya, Turki juga mengecam keras terbitnya laporan tersebut, dan menilai itu mengandung asumsi tidak berdasar.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Jepang Akui Otonomi Sahara Solusi Paling Realistis

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:21

Pencanangan HUT Jakarta Bawa Mimpi Besar Jadi Kota Global

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:02

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah Jadi 4 Kategori, Ini Daftarnya

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:40

Kritik Amien Rais Dinilai Bermuatan Panggung Politik

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:30

Pramono Optimistis Persija Menang Lawan Persib

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:18

Putin Klaim Perang Ukraina Segera Berakhir, Siap Temui Zelensky untuk Damai

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:10

JK Negarawan, Pemersatu Bangsa, dan Arsitek Perdamaian Nasional yang Patut Dihormati

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:48

BMKG-BNPB Lakukan OMC Kendalikan Potensi Karhutla di Sumsel

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:41

Israel Bangun Pangkalan Militer Rahasia di Gurun Tanpa Sepengetahuan Irak

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:23

KPK Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Anggota BPK Haerul Saleh

Minggu, 10 Mei 2026 | 09:44

Selengkapnya