Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf/Repro

Politik

Buntut "King of Lip Service", Komisi X DPR Tegur Dirjen Pendidikan

SENIN, 05 JULI 2021 | 08:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemanggilan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh pihak Rektorat terkait meme kritikan terhadap Presiden Joko Widodo masih berbuntut panjang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat teguran dari DPR terkait sikap Rektorat terhadap meme BEM UI itu.
 

Dituturkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, dalam Pasal 4 Ayat 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

"Jadi di dalam Pasal 4 Ayat 1 ini sudah jelas bahwa hak asasi manusia termasuk di dalamnya itu adalah kebebasan berpendapat, itu tidak boleh dilarang," ujar Dede dalam acara acara diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-15 bertajuk "Menimbang Ruang Kebebasan Berpendapat Kalangan Akademik Saat Ini" yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Minggu malam (4/7).

"Pasal 24 Ayat 1 juga mengatakan dalam UU Sisdiknas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan," imbuhnya.

Artinya, kata Dede, Universitas sebagai tempat kebebasan berpikir kritis sudah sewajarnya menjadi tempat untuk mengutarakan pendapat dan kemerdekaan mahasiswa dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi dalam kampus.

"(Itu) Bagian dari iklim demokrasi, sehingga diharapkan kebebasan berbicara di kampus bukan hanya slogan belaka, tetapi juga bisa menjadikan mahasiswa mampu mengeluarkan outputnya, kritiknya, baik kepada negara pemerintah. Sehingga kepentingan tujuan utamanya adalah agar pemerintah menjadi lebih baik lagi," jelas Dede.

Dede mengaku Komisi X juga sering kali memanggil kampus-kampus dan menegur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dalam konteks ini agar jangan 'dikit-dikit melakukan teguran kepada mahasiswa'. Ada aturan main, tetapi biarkan mahasiswa itu memiliki satu kritik, karena kritik di kampus jauh lebih baik ketimbang akhirnya menjadikan mahasiswa keluar dari kampus dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.

Sehingga, kampus harus menjadi tempat untuk bisa menyalurkan pendapat.

Tak hanya itu, Dede turut menyinggung soal meme dan kritikan oleh BEM UI "Jokowi: King of Lip Service" yang berujung pemanggilan oleh pihak Rektorat UI.

"Karena dalam kurun dua minggu terakhir ini kita tidak bisa melakukan rapat-rapat kerja karena sudah kondisinya seperti sekarang, maka kita sudah menegur langsung Ke Dirjen Pendidikan agar Kementerian Pendidikan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini," papar Dede.

Bahkan, pihaknya juga telah meminta kepada Majelis Wali Amanah UI untuk segera mencari titik temu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kampus mereka.

"Terutama kalau kita berbicara UI yang kemarin berarti ada di UI," pungkas Dede.

Acara diskusi ini turut dihadiri oleh empat narasumber lainnya. Yaitu Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti; Founder Lokataru, Haris Azhar; Pengamat Sosial, Rocky Gerung; dan Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryantomo. Sementara Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menjadi moderator. 

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

Soal Duet AH-AHY, Pengamat: Tidak Perlu Repot Cari Partai Lain Lagi

Minggu, 08 Mei 2022 | 12:25

Imran Khan: Menjatuhkan Nuklir ke Pakistan Akan Lebih Baik Daripada Menyerahkan Negara Ini Kepada Pencuri

Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:58

UPDATE

Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:32

Megawati Tak Hadiri Acara KPK, Wasekjen PDIP: Tak Selalu Harus Hadir, Ibu Menugaskan Saya

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:31

Biden: Supremasi Kulit Putih Sudah Meracuni Bangsa Amerika Serikat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:24

Hanya 4 Ketum yang Hadir di Acara PCB KPK, 16 Parpol Lainnya Diwakilkan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:11

Furqan AMC: Pembatalan Gorden Rumah Dinas DPR adalah Kemenangan Rakyat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:06

New York Siaga Tinggi Covid, Warga Diminta Pakai Masker dan Hindari Kumpul-kumpul Tidak Penting

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:05

Rancangan PKPU Jadwal Belum Ditetapkan, Perludem Pertanyakan Kepastian Penyelenggaraan Pemilu

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:55

Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis, Fadli Zon: Hak Apa Mereka Menghakimi UAS?

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:48

Fahri Hamzah: Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:41

Pidato di Cannes Film Festival, Zelensky: Kita Butuh Charlie Chaplin Baru yang Bisa Melawan Diktator

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:38

Selengkapnya