Berita

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

4 Catatan Untuk Menko Luhut Di Hari Kedua PPKM Darurat

MINGGU, 04 JULI 2021 | 07:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali sudah memasuki hari kedua sejak ditetapkan pada 3 Juli 2021.

Namun demikian, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga sudah mengantongi sejumlah 4 catatan untuk Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku penanggung jawab PPKM Darurat.

Catatan pertama adalah tentang mobilitas warga. Berdasarkan pengamatannya, mobilitas warga masih terbilang tinggi, khususnya warga di pinggir kota. Kendaraan juga masih banyak berseliweran di jalan raya.

Hal itu tentu masih membuka ruang bagi warga untuk berinteraksi. Kalau interaksi antar warga masih tinggi, maka tujuan meminimalkan penyebaran Covid-19 belum terwujud.

“Untuk itu, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, harus dapat memastikan mobilisasi dan interaksi warga dapat ditekan seminimal mungkin. Kalau ini tak dapat dilakukan, dikhawatirkan tujuan PPKM Darurat tidak akn terwujud,” tuturnya kepada wartawan, Minggu (4/7).

Kedua, Jamiliddin mencatat bahwa terlalu banyak pesan-pesan menakutkan atau ancaman terkait penanganan Covid-19. Pesan menakutkan dan ancaman ini juga disampaikan Luhut kepada kepala daerah dan penjual obat. Masyarakat juga disuguhi pesan yang menakutkan terkait bahaya varian virus corona.

“Pesan-pesan ancaman dan menakutkan dalam berbagai penelitian dapat menimbulkan bumerang. Penerima pesan dapat menjadi imun sehingga mengabaikan pesan yang diterimanya,” ujarnya.

Selain itu, Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 tersebut juga mengatakan bahwa pesan menakutkan dan ancaman tidak sesuai di negara demokrasi. Di negara paham ini seyogyanya pesan persuasif yang diutamakan.

Dalam penanganan Covid-19, kata Jamiluddin, seyogyanya mengajak masyarakat dengan pesan persuasif. Masyarakat diajak berpartisipasi untuk tinggal di rumah dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pesan rasional dan pesan moral.

“Pesan-pesan semacam ini dapat menyentuh masyarakat untuk secara sukarela mengikuti ajakan pemerintah mengatasi lonjakan kasus Covid-19,” urainya.

Ketiga, Jamiluddin menilai bahwa Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa-Bali bukanlah sosok yang kredibel di bidang kesehatan.

Karena itu, Luhut harus tahu diri untuk tidak banyak bicara teknis kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19.

Untuk mengatasi hal itu, Luhut sebaiknya banyak melibatkan pakar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, IDI dan perguruan tinggi. Para pakar inilah yang nantinya diminta menyampaikan terkait Covid-19.

Keempat, Jamiluddin menilai koordinasi dengan pimpinan daerah perlu dilakukan lebih intensif agar pelaksanaan PPKM Darurat dapat berjalan sesuai tujuan.

Untuk ini, Luhut jangan menggunakan banyak perintah karena saat ini eranya otonomi daerah. Gubernur, Bupati dan Wali Kota bukan bawahan Luhut. Karena itu, dia tak berhak perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka  PPKM Darurat.

“Jadi, luhut harus menggunakan pola koordinasi yang sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dengan begitu, Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa - Bali dalam melaksnakan tugasnya tetap pada koridor otonomi daerah,” tutupnya.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Hindari Gesekan, Polisi Hanya Kerahkan 600 Personel Pengamanan Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 11:21

Epidemiolog Jamin Tak Akan Ada Gelombang Ketiga Covid-19, Selama Mampu Menjalankan Syarat-syarat Ini

Senin, 27 September 2021 | 11:10

Melestarikan Tengkuluk, Penutup Kepala Perempuan Nusantara dengan Berbagai Makna

Senin, 27 September 2021 | 11:01

Partai Progresif Demokratik Taiwan: Reaksi Kuomintang atas Ucapan Selamat Xi Jinping Terlalu Lebay

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Humanis, Tidak Ada Kawat Berduri saat Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Keberhasilan Program Desmigratif Desa Paringan, Ponorogo Dipuji Sekjen Kemnaker

Senin, 27 September 2021 | 10:49

HMI Sultra Duga Ada Aktor Intelektual di Balik Rencana Demo BEM SI Soal TWK KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:45

Pimpinan DPR Gelar Rapat Bahas Pelaksana Tugas Azis Syamsuddin

Senin, 27 September 2021 | 10:30

Bantu Capai Herd Immunity, Golkar Jakarta Gelar Vaksinasi Bagi 6 Ribu Warga dan Siswa

Senin, 27 September 2021 | 10:29

Lewat Surat, Xi Jinping Beri Ucapan Selamat kepada Pemimpin Baru Oposisi Taiwan

Senin, 27 September 2021 | 10:26

Selengkapnya