Bakar Foto Dan Masak Mie, Warga Rayakan Ulang Tahun Min Aung Hlaing Dengan Upacara Kematian Khas Myanmar

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing berulang tahun ke-65 hari ini, Sabtu (3/7). Sejumlah pengunjuk rasa anti-kudeta ikut ‘merayakan’ dengan cara membakar foto serta menggelar atraksi upara pemakaman.

Para demonstran menandai hari kelahiran Hlaing -yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lewat kudeta pada 1 Februari itu- dengan memposting gambar di media sosial, berupa hidangan sup mie tradisional yang disebut mohinga, yang sering disajikan pada pemakaman di Myanmar.

“Saya membuat (mohinga) pada hari ulang tahunnya karena saya ingin dia segera meninggal,” kata seorang warga Rangoon, seperti dikutip dari AFP.

“Banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa karena dia. Jadi, jika dia meninggal, seluruh negeri akan bahagia,” katanya.

Di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, beberapa aktivis membakar foto-foto pemimpin junta dan membakar peti mati palsu di pemakaman tiruan.

Sebelum kudeta, Min Aung Hlaing dianggap sebagai paria internasional, dikutuk karena memimpin penumpasan brutal tahun 2017 terhadap populasi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di negara itu.

Dia juga telah telah dilarang dari Facebook, karena telah memicu pidato kebencian terhadap minoritas yang dianiaya, dan penyelidik PBB telah meminta dia dan para pemimpin tinggi militer lainnya untuk diadili karena genosida.

Tapi selama bertahun-tahun, dia dengan gigih membantah hampir semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan operasi militer, yang mendorong sekitar 750.000 pengungsi Rohingya ke Bangladesh, dengan dalih untuk membasmi pemberontak.

Dia ditunjuk untuk memimpin angkatan bersenjata Myanmar pada tahun 2011, sama seperti generasi pemimpin militer sebelumnya sedang mentransisikan negara itu ke sistem parlementer setelah beberapa dekade pemerintahan junta.

Rezim Min Aung Hlaing telah menghadapi kecaman dan sanksi internasional sejak kudeta, dengan kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan, tahanan politik, penutupan internet dan pencakaran kembali kebebasan pers.