Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi di depan Gedung Pemerintah untuk menentang keputusan Pemerintah Thailand yang memberlakukan aturan larangan makan di restoran terkait dengan pembatassn baru Covid-19 di negara itu pada Jumat (2/7) waktu setempat.
Para pengunjuk rasa mengatakan aturan tersebut telah menciptakan kesulitan ekonomi lebih lanjut bagi ribuan orang di negara itu.
Bangkok Post melaporkan, unjuk rasa tersebut digelar oleh kelompok Ratsadon dan United Front of Thammasat University and Demonstration yang dikenal dari demonstrasi sebelumnya yang berfokus pada politik. Namun kali ini mereka memutuskan untuk menekankan hal-hal yang lebih praktis.
Dalam orasinya, pemimpin protes Panupong Jadnok menuntut agar Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha membuka kembali toko-toko makanan untuk memperpanjang garis hidup para pemilik usaha alih-alih berpikir untuk membuka kembali negara itu.
Sementara Parit 'Penguin' Chiwarak, pemimpin protes lain yang menghadapi 20 tuduhan pencemaran nama baik kerajaan terkait dengan kegiatannya selama setahun terakhir, mengatakan pengunjuk rasa akan mencurahkan upaya mereka bulan ini untuk upaya menggulingkan perdana menteri.
Namun sayang, para pendemo tidak bisa menyampaikan tuntutannya langsung pada Prayut dalam demo Jumat.
Jenderal Prayut terlihat meninggalkan Gedung Pemerintah pada pukul 15:50 menyusul kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Thailand Pirkka Tapoila, yang sedang menyelesaikan masa jabatannya di Thailand.
Sekitar 1.000 polisi anti huru hara telah menutup semua jalan menuju Gedung Pemerintah dan menggelar kawat berduri, tetapi rapat umum berlangsung tanpa insiden.
Larangan makan di tempat selama satu bulan – diumumkan pada tengah malam Sabtu lalu tanpa peringatan sebelumnya – mulai berlaku di Bangkok dan provinsi sekitarnya pada hari Senin. Hasilnya adalah kesulitan yang parah bagi pemilik restoran dan operator warung makan yang sudah berjuang untuk menarik pelanggan kembali sejak dimulainya gelombang Covid ketiga pada bulan April.
