Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Net

Politik

Heri Gunawan: Kebijakan PPKM Darurat Ibarat Buah Simalakama

JUMAT, 02 JULI 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali merupakan solusi terbaik dalam upaya mengurangi kasus positif dan pasien meninggal dunia akibat Covid-19 yang terus meningkat.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, sudah seharusnya PPKM dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan semua pihak, baik RT/RW hingga tokoh masyarakat.

Namun demikian, politisi Partai Gerindra ini tak menampik kebijakan PPKM Darurat akan berdampak pada perekonomian Indonesia.


“Pembatasan ini bisa membuat ekonomi terpuruk, seperti buah simalakama," kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7).

"Kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali sudah pasti berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi jawa berkontribusi 58,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

PPKM Darurat yang diumumkan pemerintah memiliki sejumlah aturan, di antaranya mencakup pemberlakukan WFH 100 persen untuk kegiatan sektor nonesensial. Sementara untuk sektor esensial, WFO 50 persen dan sektor kritikal WFO 100 persen dengan protokol kesehatan secara ketat.

Pemerintah juga membatasi aktivitas masyarakat di supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari hanya beroperasi sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Dan, kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya