Berita

Ketua Komisi V DPR RI Lazarus/Net

Politik

Ketua Komisi V Yakin Keputusan Tidak Tutup Perbatasan Sudah Didasarkan Pada Data

JUMAT, 02 JULI 2021 | 13:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah tidak menutup gerbang perbatasan Indonesia di tengah melonjaknya angka korban positif pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah menuai kritik pedas dari masyarakat. Apalagi pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Namun demikian, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menilai bahwa perlu atau tidaknya menutup pintu masuk ke Indonesia harus didasarkan data lengkap penyebaran pandemi Covid-19.

Khususnya, sejauh mana perpindahan orang lewat darat, laut, dan udara bisa memungkinkan terjadinya penyebaran.


“Sebetulnya data di pemerintah itu kan lengkap, semua terukur, bahwa semua itu data, semua kebijakan diambil, pasti basisnya data,” ucap Lazarus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai jika harus menutup, maka perlu dilihat data di lapangan angka penyebaran Covid-19 terjadi karena masuknya WNA ke Indonesia atau domestik yang melakukan perjalanan antar kota antar provinsi menjadi penyebab meluasnya penyebaran pandemi atau tidak.

“Kalau kita buka terjadi penyebaran, kalau tidak terjadi penyebaran enggak usah ditutup,” tegasnya.

Menurut Lazarus, bagaimanapun jika ada yang ditutup pasti ada yang terganggu. Termasuk roda ekonomi akan terganggu.

Padahal, sambungnya, Indonesia sedang coba menyeimbangkan bagaimana kebijakan yang diambil seminimal mungkin dampaknya bagi perekonomian masyarakat.

Baginya yang menjadi persoalan adalah sudah sejauh mana pemerintah menghimpun data yang ada, sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa tepat sasaran.

"PPKM Darurat ini pasti kan tujuannya menekan penyebaran Covid-19 ini kan, kalau itu tujuan utamanya tinggal dilihat,” katanya.

Jika fokus pemerintah untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19, lanjut Lazarus, maka mau tidak mau pemerintah perlu untuk menutup jalur perbatasan dan pintu masuk ke Indonesia.

“Apa boleh buat kalau kita harus menutup penerbangan misalnya gitu, jalur mana? Merah ke hijau misalnya, atau merah ke kuning atau apalah gitu, kalau itu bisa menekan ya tutup, “tegasnya.

Dia menambahkan selama pengamatannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 ini sangat ambigu, sehingga terkesan tidak sigap dalam menangani virus berbahaya dari Wuhan, China tersebut.

“Dari dulu kita kan ambigu itu saya bilang, karena ambigu ini ya sudahlah mengalir saja,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya