Berita

Ketua Komisi V DPR RI Lazarus/Net

Politik

Ketua Komisi V Yakin Keputusan Tidak Tutup Perbatasan Sudah Didasarkan Pada Data

JUMAT, 02 JULI 2021 | 13:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah tidak menutup gerbang perbatasan Indonesia di tengah melonjaknya angka korban positif pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah menuai kritik pedas dari masyarakat. Apalagi pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Namun demikian, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menilai bahwa perlu atau tidaknya menutup pintu masuk ke Indonesia harus didasarkan data lengkap penyebaran pandemi Covid-19.

Khususnya, sejauh mana perpindahan orang lewat darat, laut, dan udara bisa memungkinkan terjadinya penyebaran.


“Sebetulnya data di pemerintah itu kan lengkap, semua terukur, bahwa semua itu data, semua kebijakan diambil, pasti basisnya data,” ucap Lazarus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai jika harus menutup, maka perlu dilihat data di lapangan angka penyebaran Covid-19 terjadi karena masuknya WNA ke Indonesia atau domestik yang melakukan perjalanan antar kota antar provinsi menjadi penyebab meluasnya penyebaran pandemi atau tidak.

“Kalau kita buka terjadi penyebaran, kalau tidak terjadi penyebaran enggak usah ditutup,” tegasnya.

Menurut Lazarus, bagaimanapun jika ada yang ditutup pasti ada yang terganggu. Termasuk roda ekonomi akan terganggu.

Padahal, sambungnya, Indonesia sedang coba menyeimbangkan bagaimana kebijakan yang diambil seminimal mungkin dampaknya bagi perekonomian masyarakat.

Baginya yang menjadi persoalan adalah sudah sejauh mana pemerintah menghimpun data yang ada, sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa tepat sasaran.

"PPKM Darurat ini pasti kan tujuannya menekan penyebaran Covid-19 ini kan, kalau itu tujuan utamanya tinggal dilihat,” katanya.

Jika fokus pemerintah untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19, lanjut Lazarus, maka mau tidak mau pemerintah perlu untuk menutup jalur perbatasan dan pintu masuk ke Indonesia.

“Apa boleh buat kalau kita harus menutup penerbangan misalnya gitu, jalur mana? Merah ke hijau misalnya, atau merah ke kuning atau apalah gitu, kalau itu bisa menekan ya tutup, “tegasnya.

Dia menambahkan selama pengamatannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 ini sangat ambigu, sehingga terkesan tidak sigap dalam menangani virus berbahaya dari Wuhan, China tersebut.

“Dari dulu kita kan ambigu itu saya bilang, karena ambigu ini ya sudahlah mengalir saja,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya