Berita

Ketua Komisi V DPR RI Lazarus/Net

Politik

Ketua Komisi V Yakin Keputusan Tidak Tutup Perbatasan Sudah Didasarkan Pada Data

JUMAT, 02 JULI 2021 | 13:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah tidak menutup gerbang perbatasan Indonesia di tengah melonjaknya angka korban positif pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah menuai kritik pedas dari masyarakat. Apalagi pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Namun demikian, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menilai bahwa perlu atau tidaknya menutup pintu masuk ke Indonesia harus didasarkan data lengkap penyebaran pandemi Covid-19.

Khususnya, sejauh mana perpindahan orang lewat darat, laut, dan udara bisa memungkinkan terjadinya penyebaran.


“Sebetulnya data di pemerintah itu kan lengkap, semua terukur, bahwa semua itu data, semua kebijakan diambil, pasti basisnya data,” ucap Lazarus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai jika harus menutup, maka perlu dilihat data di lapangan angka penyebaran Covid-19 terjadi karena masuknya WNA ke Indonesia atau domestik yang melakukan perjalanan antar kota antar provinsi menjadi penyebab meluasnya penyebaran pandemi atau tidak.

“Kalau kita buka terjadi penyebaran, kalau tidak terjadi penyebaran enggak usah ditutup,” tegasnya.

Menurut Lazarus, bagaimanapun jika ada yang ditutup pasti ada yang terganggu. Termasuk roda ekonomi akan terganggu.

Padahal, sambungnya, Indonesia sedang coba menyeimbangkan bagaimana kebijakan yang diambil seminimal mungkin dampaknya bagi perekonomian masyarakat.

Baginya yang menjadi persoalan adalah sudah sejauh mana pemerintah menghimpun data yang ada, sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa tepat sasaran.

"PPKM Darurat ini pasti kan tujuannya menekan penyebaran Covid-19 ini kan, kalau itu tujuan utamanya tinggal dilihat,” katanya.

Jika fokus pemerintah untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19, lanjut Lazarus, maka mau tidak mau pemerintah perlu untuk menutup jalur perbatasan dan pintu masuk ke Indonesia.

“Apa boleh buat kalau kita harus menutup penerbangan misalnya gitu, jalur mana? Merah ke hijau misalnya, atau merah ke kuning atau apalah gitu, kalau itu bisa menekan ya tutup, “tegasnya.

Dia menambahkan selama pengamatannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 ini sangat ambigu, sehingga terkesan tidak sigap dalam menangani virus berbahaya dari Wuhan, China tersebut.

“Dari dulu kita kan ambigu itu saya bilang, karena ambigu ini ya sudahlah mengalir saja,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya