Berita

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pulau Jawa dan Bali sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali: Yang Sebar Hoax Soal Covid Terancam Hukuman Pidana!

KAMIS, 01 JULI 2021 | 17:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sanksi Tegas dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak hanya dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehatan, tapi juga kepada orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax.

Hal itu ditegaskan Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam jumpa pers virtual, Kamis (1/7).

Ia menjelaskan, pemerintah melibatkan Kejaksaan Agung untuk menyiapkan skema sanksi untuk penyebar hoax terkait pandemi Covid-19.


"Berita palsu atau hoax akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan hukum berlaku, karena dapat mengakibatkan meninggalnya atau terciderainya orang lain,” ujar Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan kabar bohong mengenai Covid-19 yang berujung pada kemudharatan bagi masyarakat.

"Saya ingatkan kepada kita semua jangan bermain-main dengan berita hoax. Ini menyangkut kemanusiaan," tegasnya.

Selain hoax, pemerintah juga bakal memberlakukan sanksi bertingkat kepada kepala daerah yang tidak ingin melaksanakan PPKM Darurat .

Luhut menjelaskan, pengenaan sanksi mengacu pada Pasal 68 ayat 1 dan 2 UU 23/2014 tentang Pemda. Di mana isinya, kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota yang tidak menjalani program strategis nasional akan diberikan sanksi teguran tertulis sebanyak dua kali berturut-turut hingga ancaman pemberhentian sementara selama tiga bulan.

"Pengaturan detail akan dikeluarkan melalui instruksi mendagri," demikian Luhut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya