Berita

Jumpa pers virtual Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, terkait penerapan PPKM Darurat, Kamis, 1 Juli/Repro

Politik

Menko Luhut: Presiden Memerintahkan PPKM Darurat Dilakukan Secara Tegas Dan Terukur

KAMIS, 01 JULI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali akan dilakukan secara tegas dan terukur.

Begitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, selaku Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, dalam jumpa pers virtual bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mendagri M. Tito Karnavian, Kamis (1/7).

"Presiden memerintahkan saya dua hari lalu untuk menyiapkan penanganan Jawa dengan Bali yang kita sebut akhirnya dengan PPKM Darurat Jawa-Bali,” kata Luhut.

Menko dua periode ini menambahkan, saat ini kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Data terakhir menunjukkan jumlah kasus positif aktif yang mencapai 228 ribu. Sehingga perlu diberlakukan PPKM Darurat guna menekan angka penyebaran yang semakin meluas.

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah telah menerima informasi dari pakar kesehatan, epideiologis hingga asosiasi tenaga kesehatan yang menunjukkan ketersediaan ruang atau ranjang rumah sakit saat ini sudah lebih tinggi dari puncak lonjakan pasca perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 lalu.

"Nataru ada 52 ribu tempat tidur, sekarang naik. Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini dan empat hari kami susun dengan mendengar berbagai pandangan dari asosiasi kedokteran dan macam-macam,” ucapnya.

Maka dari itu, Luhut memastikan bahwa pemerintah mengambil pelajaran selama 1,5 tahun dalam mengatasi pandemi ini, dan juga mempelajari pengalaman negara lain untuk membuat satu keputusan menerapkan PPKM Darurat yang akan berlangsung pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"Saya pikir apa yang sudah kami siapkan persiapan hal paling maksimal, dan sudah kami laporkan ke presiden. Dan presiden setuju dengan langkah-langkah ini dan diperintahkan untuk dilakukan dengan tegas dan terukur," ungkapnya.

"Kami sudah bicara dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini, semua dengan tegas," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya