Berita

Jumpa pers virtual Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, terkait penerapan PPKM Darurat, Kamis, 1 Juli/Repro

Politik

Menko Luhut: Presiden Memerintahkan PPKM Darurat Dilakukan Secara Tegas Dan Terukur

KAMIS, 01 JULI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali akan dilakukan secara tegas dan terukur.

Begitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, selaku Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, dalam jumpa pers virtual bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mendagri M. Tito Karnavian, Kamis (1/7).

"Presiden memerintahkan saya dua hari lalu untuk menyiapkan penanganan Jawa dengan Bali yang kita sebut akhirnya dengan PPKM Darurat Jawa-Bali,” kata Luhut.


Menko dua periode ini menambahkan, saat ini kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Data terakhir menunjukkan jumlah kasus positif aktif yang mencapai 228 ribu. Sehingga perlu diberlakukan PPKM Darurat guna menekan angka penyebaran yang semakin meluas.

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah telah menerima informasi dari pakar kesehatan, epideiologis hingga asosiasi tenaga kesehatan yang menunjukkan ketersediaan ruang atau ranjang rumah sakit saat ini sudah lebih tinggi dari puncak lonjakan pasca perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 lalu.

"Nataru ada 52 ribu tempat tidur, sekarang naik. Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini dan empat hari kami susun dengan mendengar berbagai pandangan dari asosiasi kedokteran dan macam-macam,” ucapnya.

Maka dari itu, Luhut memastikan bahwa pemerintah mengambil pelajaran selama 1,5 tahun dalam mengatasi pandemi ini, dan juga mempelajari pengalaman negara lain untuk membuat satu keputusan menerapkan PPKM Darurat yang akan berlangsung pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"Saya pikir apa yang sudah kami siapkan persiapan hal paling maksimal, dan sudah kami laporkan ke presiden. Dan presiden setuju dengan langkah-langkah ini dan diperintahkan untuk dilakukan dengan tegas dan terukur," ungkapnya.

"Kami sudah bicara dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini, semua dengan tegas," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya