Berita

Jumpa pers virtual Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, terkait penerapan PPKM Darurat, Kamis, 1 Juli/Repro

Politik

Menko Luhut: Presiden Memerintahkan PPKM Darurat Dilakukan Secara Tegas Dan Terukur

KAMIS, 01 JULI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali akan dilakukan secara tegas dan terukur.

Begitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, selaku Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, dalam jumpa pers virtual bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mendagri M. Tito Karnavian, Kamis (1/7).

"Presiden memerintahkan saya dua hari lalu untuk menyiapkan penanganan Jawa dengan Bali yang kita sebut akhirnya dengan PPKM Darurat Jawa-Bali,” kata Luhut.


Menko dua periode ini menambahkan, saat ini kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Data terakhir menunjukkan jumlah kasus positif aktif yang mencapai 228 ribu. Sehingga perlu diberlakukan PPKM Darurat guna menekan angka penyebaran yang semakin meluas.

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah telah menerima informasi dari pakar kesehatan, epideiologis hingga asosiasi tenaga kesehatan yang menunjukkan ketersediaan ruang atau ranjang rumah sakit saat ini sudah lebih tinggi dari puncak lonjakan pasca perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 lalu.

"Nataru ada 52 ribu tempat tidur, sekarang naik. Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini dan empat hari kami susun dengan mendengar berbagai pandangan dari asosiasi kedokteran dan macam-macam,” ucapnya.

Maka dari itu, Luhut memastikan bahwa pemerintah mengambil pelajaran selama 1,5 tahun dalam mengatasi pandemi ini, dan juga mempelajari pengalaman negara lain untuk membuat satu keputusan menerapkan PPKM Darurat yang akan berlangsung pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"Saya pikir apa yang sudah kami siapkan persiapan hal paling maksimal, dan sudah kami laporkan ke presiden. Dan presiden setuju dengan langkah-langkah ini dan diperintahkan untuk dilakukan dengan tegas dan terukur," ungkapnya.

"Kami sudah bicara dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini, semua dengan tegas," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

I Wayan Sudirta Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI Gantikan TB Hasanuddin

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:13

Pencabutan Izin Perusahaan Wajib Diikuti Pemulihan Lingkungan Sumatera

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:11

Politikus Senior PDIP Jejen Sayuti Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Bekasi

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:56

DPR Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Cuaca Ekstrem Sejak Dua Bulan Lalu

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:48

Bukan Masalah Posisi, DPR Pilih Fokus Kawal Profesionalisme Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:40

Paripurna DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:35

OJK: Tren Cashless Picu Penurunan Jumlah ATM di Seluruh Indonesia

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:31

Paripurna DPR Sahkan 9 Komisioner Ombudsman RI Periode 2026-2031

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:21

Badai Musim Dingin AS Tahan Kenaikan Harga Bitcoin

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:15

Gubernur Banten Janji Normalisasi Sungai Atasi Banjir di Tangerang Raya

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya