Kritik BEM UI Potret Demokrasi Indonesia Masih Sebatas Prosedural

Kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap Presiden Joko Widodo melalui meme "Jokowi The King of Lip Service" merupakan bentuk ekspresi kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Direktur Eksekutif Democracy anad Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati mengatakan, apa yang dilakukan BEM UI adalah bagian dari partisipasi publik yang baik. Kritik tersebut, kata dia, bukan tanpa maksud dan tujuan.

"Setidaknya yang kita tangkap presiden hanya sekadar janji kampanye, belum pada realisasinya," ujar Neni saat menjadi narasumber Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk 'Kritik Mahasiswa dan Sopan Santun Ala Istana', Kamis (1/7).

Neni berujar, kritik BEM UI yang diikuti insiden peretasan akun medsos hingga dipanggil rektorat mengafirmasi bahwa demokrasi di tanah air masih dipandang sempit.  

"Selama ini demokrasi hanya dipandang sebagai demokrasi prosedural hajat lima tahunan belaka, maka di sini peran penting rakyat mengontrol pemimpinnya untuk tetap mengawal demokrasi substansial," kata aktivis Nasyiatul Aisyiyah ini.

Atas dasar itu, Neni berharap kritik yang notabene adalah ekspresi penyampaian pendapat harus dijunjung tinggi sebagai kontrol rakyat terhadap penguasa. Sebab, kritik dan ujaran kebencian sangat berbeda.  

"Sehingga suara rakyat tidak hanya berhenti di TPS saja, gitu," pungkasnya.

Selain Neni, narasumber lain dalam diskusi daring yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL yakni Sekjen DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dili Asrin Ramdoni; dan Politisi Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.