Berita

Aktivis perempuan melakukan demonstrasi menolak keluarnya Turki dari konvensi internasional untuk pencegahan kekerasan perempuan pada 19 Juni 2021/Reuters

Dunia

Resmi Keluar Dari Konvensi Pencegahan Kekerasan Perempuan, Turki Dikecam Habis-habisan

KAMIS, 01 JULI 2021 | 14:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki secara resmi telah mundur dari konvensi internasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, rencana yang diutarakan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak Maret. Keputusan tersebut tak ayal memicu kecaman dari banyak pihak.

Keluarnya Turki dari konvensi tersebut oleh sebagian pihak dianggap karena Ankara tidak mengimplementasikannya secara ketat.

Bagi kelompok konservatif dan partai penguasa, perjanjian itu merusak struktur keluarga dan bahkan dianggap mempromosikan homoseksualitas.


"Penarikan negara kami dari Konvensi tidak akan mengarah pada kekurangan hukum atau praktis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan," kata kantor Erdogan, seperti dikutip AFP, Kamis (1/7).

Keputusan Turki untuk menarik diri juga muncul ketika Dewan Komisaris Eropa untuk Hak Asasi Manusia Dunja Mijatovic mengirim menyatakan keprihatinan tentang kenaikan narasi homofobik oleh beberapa pejabat, beberapa di antaranya menargetkan Konvensi.

"Semua langkah-langkah yang disediakan oleh Konvensi Istanbul memperkuat fondasi keluarga dan hubungan dengan mencegah dan memerangi penyebab utama kehancuran keluarga, yaitu kekerasan," ujarnya.

Tindakan ini juga memicu aksi protes di seluruh negeri. Muncul juga tuntutan di pengadilan untuk menghentikan mundurnya Turki dari konvensi.

"Kami akan melanjutkan perjuangan kami. Turki menembak dirinya dengan keputusan ini," jelas presiden Federasi Asosiasi Perempuan Turki Canan Gullu.

Gullu mengatakan bahwa sejak Maret, perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya lebih enggan meminta bantuan, akibatnya terjadi peningkatan kekerasan yang dramatis terhadap mereka.

Kecaman juga disampaikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Konvensi Istanbul ditandatangani pada 2011 untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan kesetaraan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya