Berita

Pemukiman di Tepi Barat/Net

Dunia

Capai Kesepakatan, Pemukim Ilegal Israel Di Tepi Barat Akan Angkat Kaki

KAMIS, 01 JULI 2021 | 14:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Israel telah mencapai kesepakatan dengan para pemukim Yahudi ilegal di Tepi Barat untuk meninggalkan pos pemukim Givat Eviatar.

Kesepakatan akhirnya dicapai setelah pembicaraan antara militer, pemerintah, dan pemukim selama beberapa hari.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai bersama Perdana Menteri Naftali Bennett dan Menteri Pertahanan Benny Gantz, para pemukim harus meninggalkan pemukiman Givat Eviatar paling lambat pada Jumat (2/7) pukul 4 sore waktu setempat.


Pemerintah berjanji untuk mendapatkan legalitas atas tanah dan membangun pemukiman di Yeshiva sebagai tindak lanjut.

Pemukiman Givat Eviatar didirikan tanpa izin pemerintah Israel pada Mei dan saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 50 keluarga.

Militer Israel kemudian memerintahkan agar pemukim meninggalkan kawasan tersebut karena memicu pertengkaran baru dengan Palestina dan dapat menggoyahkan koalisi Bennett.

"Kami akan melanjutkan kegiatan populer (protes) sampai pemukiman dikeluarkan dan tanah kami dikembalikan kepada kami," ujar wakil walikota Beita di Palestina, Moussa Hamayel.

Selama aksi protes, tentara Israel telah menembak mati lima warga Palestina.

Pemimpin pemukim Yossi Dagan mengatakan pihaknya telah sepakat untuk meninggalkan wilayah tersebut dengan rekomendasi agar rumah mereka tidak dibongkar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya