Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Publika

"The King Of Lip Service" Sinyal Negara Dalam Bahaya

KAMIS, 01 JULI 2021 | 14:42 WIB

PENYEMATAN gelar atau julukan kepada seorang presiden yang membawa nama besar dan martabat negara langsung sebagai legitimasi pengakuan rakyat pada pemimpinnya bukanlah hal yang dapat dipandang sederhana, bahkan atas nama demokrasi sekalipun.

Meskipun pascareformasi kebebasan berekspresi, mengkritik memakai berbagai atribut simbolik, bahkan caci maki, dialami hampir di setiap periode masing-masing presiden, namun apa yang disematkan kepada Presiden Jokowi terasa memiliki kebenaran suara jiwa rakyat yang teramat kuat dan dalam.

Indikator itu dapat dilihat dari meluasnya suara banyak kalangan intelektual akademik, profesional, hingga rakyat biasa yang antusias menyambut di media sosial sebagai pembenaran atas julukan itu. Raja yang hanya manis di bibir. Dalam nyata, banyak kepahitan yang diberikan.


Di samping itu Istana pun bahkan tak memiliki nalar logika tandingan ataupun kontra reaksi yang setara. Alih-alih mampu menepis referensi yang dipakai BEM UI malah kesan menyetujui gelar itu tepat adanya adalah gestur yang tercermin di sana.

Istana tentu tahu bahwa julukan "lip service" itu secara harfiah adalah pembohong, dan tentu saja negara yang dipimpin seorang raja pembohong adalah amat memalukan dan menyakitkan kehormatan negara dan bangsa sendiri.

Dalam konteks lebih lanjut, tentu secara konstitusi sangat terlarang kepemimpinan semacam ini dan karenanya sebuah panel pemeriksa perlu dibentuk oleh MPR dan DPR.

Hal ini untuk membuktikan apakah benar presiden telah melakukan perbuatan yang menjadi dasar penobatan itu secara sadar atau tidak.

Ini juga menjadi sangat penting, karena siapapun yang merasa sebagai anak bangsa, apalagi menyandang tanggung jawab sebagai wakil rakyat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan di bawah kepemimpinan yang selama ini ternyata banyak membohongi rakyatnya.

Penobatan gelar meskipun hanya berupa simbol yang dihadirkan ke depan publik lewat media sosial tentu memiliki nilai moralitas tersendiri dan istilah raja itu adalah hirarki tertinggi dari penguasa negeri, sehingga tentu merefleksikan citra bangsanya secara langsung.

Istana tak boleh hanya diam membisu tatkala sang Raja dinobatkan sebagai pemimpin pembohong, kecuali memang diam itu dimaknai sepakat dan menjadi sinyal negara dalam bahaya kepemimpinan dari sosok "The King Of Lip Service".

Adian Radiatus

Pemerhati masalah sosial dan politik


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya