Berita

Deputi Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB, Minister Counsellor Nguyen Phuong Tra/Net

Dunia

Vietnam Tegaskan Dukungan Membangun Lingkungan Dialog Untuk Stabilitas Kawasan Timur Tengah

KAMIS, 01 JULI 2021 | 12:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Vietnam kembali menegaskan dukungannya terhadap Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang mengesahkan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan tentang program nuklir Iran (JCPOA), pada pengarahan DK PBB tentang implementasi resolusi yang berlangusng Rabu (30/6) waktu setempat.

Dalam sambutannya, utusan Tetap Vietnam untuk PBB, Nguyen Phuong Tra, meminta pihak-pihak yang terlibat untuk serius mengimplementasikan dokumen tersebut, menahan diri, dan menghindari tindakan yang semakin mengikis kepercayaan juga ketegangan. Diharapkan pihak-pihak fokus pada dialog dan negosiasi untuk mengatasi perbedaan.

Sikap konsisten Vietnam adalah mendukung anti-proliferasi dan perlucutan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir.


“Vietnam menyambut baik upaya dalam membangun lingkungan dialog dan kerja sama di dalam dan di luar dewan, baik untuk perdamaian, dan stabilitas pembangunan di kawasan Timur Tengah,” kata Tra, seperti dikutip dari Vietnam Plus, Kamis (1/7).

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo, bersama Kepala Delegasi Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog, serta Duta Besar Irlandia Geraldine Byrne Nason yang merupakan fasilitator Dewan untuk implementasi Resolusi 2231, ikut memberikan pengarahan pada pertemuan tersebut.

Ketiganya menegaskan JCPOA dan Resolusi 2231 tetap merupakan pencapaian penting dari diplomasi multilateral dan upaya non-proliferasi. Itu juga cara terbaik untuk mempromosikan solusi yang komprehensif, langgeng dan tepat untuk masalah nuklir Iran.

Resolusi DK PBB 2231 diberlakukan pada pada 20 Juli 2015 untuk mendukung JCPOA. Ini menetapkan proses dan jadwal inspeksi sambil juga mempersiapkan pencabutan sanksi PBB Iran.

15 negara di Dewan Keamanan dengan suara bulat mendukung resolusi tersebut, yang telah dinegosiasikan oleh anggota tetap DK PBB, seperti China, Perancis, Rusia, itu Britania Raya, dan Amerika Serikat-plus Jerman, itu Uni Eropa, dan Iran.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya