Berita

Unggahan akun Twitter resmi @BEMUI_Official/Net

Politik

Kritik Mahasiswa Harus Dilihat Sebagai Kepedulian Terhadap Perbaikan Bangsa

KAMIS, 01 JULI 2021 | 11:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, dan partisipasi mahasiswa dalam proses kebijakan yang bakal diambil pemerintah.

Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono mengatakan, seharusnya kritik mahasiswa dilihat sebagai bagian dari kepedulian dan evaluasi untuk kebijakan yang lebih baik dan konsisten.

"Suara mahasiswa jangan diintimidasi apalagi hingga dibungkam, atau sampai terjadi peretasan," ujar Anto kepada wartawan, Kamis (1/7).

Anto mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang merespon kritik mahasiswa dengan bijak. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh negara karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights - DUHAM) dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara.

Anto mengatakan, melihat kondisi di Indonesia saat ini sangat penting untuk menjamin kebebasan berekspresi. Pasalnya, merujuk laporan Freedom House tentang Kebebasan Global dari 2019 hingga 2020, status Indonesia merupakan negara yang bebas sebagian. Salah satu yang sering menjadi sumber masalah adalah implementasi dari Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan studi yang dilakukan TII tentang mempromosikan dan melindungi kebebasan berekspresi warga negara terhadap pemerintah dalam ruang digital di Indonesia (2021), sejatinya UU ITE merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi warga negara di ruang digital. Namun dalam praktiknya, UU ini malah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi terutama di ruang digital.

Anto mengatakan terkait dengan upaya mendorong revisi UU ITE, studi kebijakan TII mengajukan beberapa rekomendasi terkait dengan permasalahan dalam UU ITE dan kebebasan berekspresi.

Pertama, arah politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awalnya. Undang-undang ini harus dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Alih-alih menjadi alat untuk menekan kebebasan berekspresi.

Kedua, pemberian pendidikan dan perspektif hak asasi manusia terkait penerapan UU ITE kepada polisi dapat dilakukan setelah DPR bersama Presiden merevisi pasal multitafsir dalam undang-undang tersebut.

Ketiga, meningkatkan literasi digital yang tidak hanya menargetkan kalangan pengguna internet pada umumnya, tetapi juga di lingkungan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Rekomendasi ini sangat penting untuk mendorong ekosistem yang kondusif untuk kebebasan berekspresi, termasuk terkait kritik terhadap pemerintah di ruang digital.

"Peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi HAM serta literasi digital semua pihak juga akan berkontribusi untuk menciptakan ruang digital dan hak digital, serta kebebasan berekspresi yang sehat dan bertanggung jawab," ucap Anto.

Sabtu (26/6), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo melalui unggahan di akun Twitter resmi @BEMUI_Official. Pada unggahan tersebut, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service".

Berselang beberapa hari kemudian, BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) ikut menyuarakan kritik Presiden Jokowi yang dianggap sering mengobral janji tapi tidak ditepati.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

UPDATE

Periode Kedua TM Nurlif, Golkar Aceh Seperti Kehilangan Arah

Kamis, 23 September 2021 | 00:20

Terasing di Negeri Sendiri, Pengungsi Afghanistan Tidur Ditemani Aroma Busuk Toilet Setiap Malam

Kamis, 23 September 2021 | 00:06

Belum Umumkan Tersangka, KPK Pastikan Penyidikan Kasus Gratifikasi di Lampung Utara Masih Berjalan

Rabu, 22 September 2021 | 23:58

Usai Foto Makan Pizza di New York dengan Masker di Dagu Viral, Menteri Kesehatan Brasil Dinyatakan Positif Covid-19

Rabu, 22 September 2021 | 23:42

Terima Audiensi Bupati Wajo, Ketua DPD RI Bahas Tindak Lanjut Revitalisasi Masjid Tua Tosora

Rabu, 22 September 2021 | 23:35

Taliban Minta Diberi Panggung untuk Berpidato di Majelis Umum PBB ke-76

Rabu, 22 September 2021 | 23:18

Wacana Pemberlakuan PPHN adalah Jebakan Romantisme Orde Baru

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Kepala BMKG: Cuaca Ekstrem Berpotensi Besar Terjadi Selama Musim Peralihan, Tetap Waspada

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Seluruh Penumpang dari Luar Negeri Dipastikan Tes PCR saat Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta

Rabu, 22 September 2021 | 22:36

Menaker Pimpin Sosialisasi Persiapan Penetapan Upah Minimum oleh Depenas

Rabu, 22 September 2021 | 22:33

Selengkapnya