Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/RMOL

Bisnis

Airlangga Hartarto: Distribusi Anggaran PEN Kunci Pertumbuhan 7 Persen

KAMIS, 01 JULI 2021 | 11:24 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan dengan realisasi pertumbuhan pada Q1 hanya terkontraksi sebesar 0,74 Persen (yoy). Ini berarti terjadi perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Momentum pemulihan ekonomi ini terus berlanjut hingga pertengahan Q2 tahun 2021.

Demikian antara lain disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya.


Dia menyebutkan, dukungan dari konsumsi Pemerintah telah mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Membaiknya permintaan domestik juga telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha dan terus menunjukkan pemulihan.

Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen terus meningkat ke level optimis pada angkat 104,4 di bulan Mei 2021.

Sejalan dengan itu, Indeks PMI Manufaktur juga meningkat ke level tertinggi yakni 55,3 di bulan Mei 2021. Sementara neraca Perdagangan Indonesia pada tahun 2020 juga mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dollar dan merupakan yang tertinggi sejak 2012. Capaian ini berlanjut di tahun 2021 sejak Januari sampai dengan Mei 2021 neraca dagang Indonesia tetap mengalami surplus 10,17 miliar dolar.

“Seperti yang dikatakan Bapak Presiden dalam pembukaan Munas kali ini, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi kita sudah berada dalam track yang benar. Investasi di Indonesia juga meningkat,” sambung Airlangga Hartarto lagi.

Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi percaya diri pertumbuhan ekonomi pada Q2  tahun 2021 dapat mencapai 7 persen.

“Kuncinya tetap Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional,” jelas Menko Airlangga.

Presidensi KTT G20


Dalam kesempatan berbicara di Munas KADIN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Airlangga juga menyinggung peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20,.

Dia mengatakan, Pemerintah juga secara aktif melibatkan kelompok Non-Pemerintah termasuk KADIN Indonesia yang tergabung dalam G20 Engagement Groups.

Keterlibatan KADIN Indonesia dalam G20 bertujuan untuk memastikan proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi yang bersifat inklusif dengan memperhatikan masukan dari kelompok dari luar Pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi.

“Presidensi G20 ini menjadi panggung kita di dunia karena kita memimpin, jadi G20 dikonsep oleh Indonesia. Kami berharap KADIN Indonesia menjadi brainware Pemerintah untuk operasionalisasi daripada omnibus law karena omnibus law ini menjadi contoh bahwa Indonesia adalah negara yang melakukan reformasi struktural dalam situasi pandemi Covid-19,” urainya.

Pemerintah juga berharap KADIN Indonesia selalu menjadi mitra bagi Pemerintah dan masukan-masukan dari pengusaha akan selalu kami terima dengan tangan terbuka.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya