Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Seharusnya Jokowi Beri Bukti Ke BEM UI Dirinya Bukan Pembual

KAMIS, 01 JULI 2021 | 10:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya, setiap orang bebas menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah.

Atas alasan itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengkritik jawaban Presiden Joko Widodo atas kritik “Jokowi: The King of Lip Sevice” yang dilancarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).

Pertama, Adhie Massardi mengingatkan bahwa substansi demokrasi bukan sebatas membebaskan rakyat untuk berpendapat dan mengkritik. Tapi ada keterlibatan publik dalam membuat kebijakan yang akan diambil pemerintah.


“Ini negara demokrasi. Boleh mengeritik. Padahal substansi demokrasi bukan itu. Ada keterlibatan publik dalam membuat kebijakan,” urainya kepada wartawan, Kamis (1/7).

Kedua, Adhie Massardi menyoroti jawaban Presiden Joko Widodo yang tidak mengena secara substansi. Apa yang disampaikan terkesan normatif dan tidak memberi jawaban apapun atas kritik yang dilayangkan.

Seharusnya, Jokowi memberi bukti bahwa dirinya bukan seperti yang dicitrakan oleh BEM UI.

“Jadi jika dikritik sebagai pembual harus dijawab dengan bukti yang jelaskan bahwa bukan pembual. Jadi bukan bilang nggak masalah dikritik,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya