Berita

Pasien Covid-19 di RS Bekasi sempat membeludak Jumat (25/6)/Net

Politik

Nasdem: Penyebaran Covid-19 Mengkhawatirkan, Pemberlakukan PPKM Darurat Langkah Tepat

RABU, 30 JUNI 2021 | 23:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pemerintah yang akan melakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali mendapatkan dukungan penuh dari Senayan.

Tujuannya, untuk memutus penyebaran virus corona baru (Covid-19).  

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Ratu Ngadu Bonu Wella menegaskan sangat mendukung pengetatan PPKM darurat, karena penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan.


"Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat bagus untuk menekan penyebaran Corona di Jawa, Bali dan wilayah lainnya," ujar Ratu Ngadu Wella, Rabu (30/6).

Dia menyarankan agar PPKM darurat segera diputuskan. Alasannya, karena saat ini sedang masuk musim liburan anak sekolah.

Kata Ratu Ngadu, jangan sampai musim liburan ini justru menjadi klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Apalagi, sambung Ratu Ngadu Wella, belakangan muncul virus corona varian baru yang lebih berbahaya dan lebih cepat dalam penyebarannya.

Atas fakta itu, sebagai anggota DPR, dia sangat mendukung sekali kebijakan tersebut.

Selain kebijakan PPKM darurat, Ratu Ngadu Wella juga mengharapkan agar pemerintah sesegera mungkin melakukan program vaksinasi terhadap anak-anak. Karena corona varian baru ini banyak menyerang anak-anak.

Dia pun membeberkan data dari Satgas Covid-19, anak-anak usia sekolah yang terkonfimasi positif Covid-19 (17 Juni) sebanyak 235.527 anak. Angka itu setara 12,51 persen dari total kasus Covid-19 di tanah air.

"Kami berharap program ini lebih dipercepat agar ada gerakan masif untuk vaksinasi anak-anak ini bisa terealisasi. Tidak bisa dibiarkan lama karena varian baru ini sangat cepat sekali proses penularannya," harapnya.

Yang lebih mengembirakan lagi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sudah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin terhadap anak-anak.

"Kami di DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap apa yang ditargetkan biar cepat terealisasi," ujarnya.

Terakhir, dia meminta agar proses PPKM darurat dan vaksinasi terhadap anak-anak dijalankan dengan ketat.

"Jangan diberikan kelonggaran dalam penanganan Covid-19 agar bisa memutus mata rantai penyebaran secara maksimal," pungkas Ratu Ngadu Wella.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya