Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

PM Pakistan: Kenapa Kita Harus Memilih Antara China Dan AS? Sangat Tidak Adil

RABU, 30 JUNI 2021 | 21:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mempertanyakan keharusannya untuk memihak dalam persaingan antara China dan Amerika Serikat (AS).

Khan mengatakan, sangat tidak adil bagi negara-negara seperti Pakistan untuk memihak dalam persaingan kekuatan-kekuatan besar.

"Dari sudut pandang ini, Pakistan berpikir bahwa sangat tidak adil bagi negara-negara seperti kita untuk memihak. Mengapa kita harus mengambil pihak? Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan semua orang," ujarnya.


Meski begitu, Khan juga menyoroti aliansi Quad yang dibentuk oleh AS bersama dengan Australia, India, dan Jepang. Aliansi tersebut dibentuk untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan.

"Gagasan bahwa India seharusnya bersandar ke dunia Barat untuk mengimbangi China akan sangat merugikan India," jelasnya.

Menurut Khan, India justru akan lebih mendapat manfaat perdagangan dari China daripada hanya berperan sebagai penyeimbang. Ia menambahkan, jika ada negara yang kalah, itu adalah India.

"Jika tekanan diberikan pada Pakistan untuk mengubah hubungannya dengan China atau menurunkan hubungan itu tidak akan terjadi karena hubungan kami sangat dalam. Tidak peduli berapa banyak tekanan yang diberikan pada kami, hubungan Pakistan dan China tidak akan berubah," tegasnya.

Pernyataan Khan merujuk pada pengungkapannya bahwa AS telah menekan Pakistan untuk tidak lagi berhubungan dengan China.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya