Berita

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Komite Eksekutif KAMI: Presiden Baru Gemetar Hari Ini Lihat Dampak Covid-19, Rakyat Sudah "Mencret" Dari Kapan Tau!

RABU, 30 JUNI 2021 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo soal tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit dinilai tak seperti yang dirasakan tenaga medis dan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, ketika mendengar pengakuan Presiden yang gemetar melihat bed occupancy rate (BoR) RS Khusus Covid-19 mencapai 90 persen terisi.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini memandang sikap Jokowi tersebut terlambat. Karena menurutnya, kini kondisi RS sudah kolaps, dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat virus varian Delta dari India.


"Presiden baru gemeter hari ini. Rakyat, tenaga kesehatan, sudah 'mencret' dari kapan tahu hadapi Covid-19," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).

Selain itu, Gde Siriana juga mengomentari langkah intervensi penanganan Covid-19 yang bakal diterapkan pemerintah, dan baru saja diumumkan Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke VIII Indonesia, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sore tadi.

Jokowi menyampaikan, pemerintah bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Gde Siriana memandang, pemerintah cuma bermain istilah dalam penanganan Covid-19, bukan justru mengedepankan substansi dari pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, langkah intervensi yang muncul dan silih berganti, ia anggap sebagai "Lip Service".

"Ada PSBB, PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat. Silakan kalian bermain-main dengan istilah, karena itulah keahlian kalian. Tapi tolong jelaskan, di istilah mana yang kalian jamin RS tidak kolaps?" tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya