Berita

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Komite Eksekutif KAMI: Presiden Baru Gemetar Hari Ini Lihat Dampak Covid-19, Rakyat Sudah "Mencret" Dari Kapan Tau!

RABU, 30 JUNI 2021 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo soal tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit dinilai tak seperti yang dirasakan tenaga medis dan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, ketika mendengar pengakuan Presiden yang gemetar melihat bed occupancy rate (BoR) RS Khusus Covid-19 mencapai 90 persen terisi.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini memandang sikap Jokowi tersebut terlambat. Karena menurutnya, kini kondisi RS sudah kolaps, dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat virus varian Delta dari India.

"Presiden baru gemeter hari ini. Rakyat, tenaga kesehatan, sudah 'mencret' dari kapan tahu hadapi Covid-19," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).

Selain itu, Gde Siriana juga mengomentari langkah intervensi penanganan Covid-19 yang bakal diterapkan pemerintah, dan baru saja diumumkan Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke VIII Indonesia, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sore tadi.

Jokowi menyampaikan, pemerintah bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Gde Siriana memandang, pemerintah cuma bermain istilah dalam penanganan Covid-19, bukan justru mengedepankan substansi dari pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, langkah intervensi yang muncul dan silih berganti, ia anggap sebagai "Lip Service".

"Ada PSBB, PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat. Silakan kalian bermain-main dengan istilah, karena itulah keahlian kalian. Tapi tolong jelaskan, di istilah mana yang kalian jamin RS tidak kolaps?" tandasnya.

Populer

Seluruh Fraksi di DPR Kompak Serang Kejagung soal Tom Lembong

Rabu, 13 November 2024 | 18:01

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Berkinerja Buruk, Kadis Parekraf Layak Diganti

Rabu, 13 November 2024 | 00:20

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Dedi Prasetyo Dapat Bintang Tiga jadi Irwasum, Ahmad Dofiri Wakapolri

Selasa, 12 November 2024 | 22:50

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

UPDATE

Pria Gagal Nyaleg Sampai Nekat Bunuh Diri Depan MA Brasil

Jumat, 15 November 2024 | 14:03

Ijazah Pesantren Harus Diakui Negara Tanpa Syarat

Jumat, 15 November 2024 | 13:55

Rumah Tokoh Asal Riau Dilelang Bank Gara-gara Debiturnya Ngemplang Kedit

Jumat, 15 November 2024 | 13:54

Indonesia Dorong Pengoptimalan Pemanfaatan IK-CEPA untuk Tingkatkan Kinerja Perdagangan

Jumat, 15 November 2024 | 13:45

Pemprov DKI Pastikan Program Bansos Tak Berkaitan dengan Dukungan Pilkada

Jumat, 15 November 2024 | 13:36

Dipimpin Puan, Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim KPK Tertutup

Jumat, 15 November 2024 | 13:36

Dialog Kebangsaan Hari Pahlawan: Jejak Sejarah Lagu Indonesia Raya dan Inspirasi Membangun Nasionalisme

Jumat, 15 November 2024 | 13:31

Regulasi IPS Biang Kerok Kemurkaan Peternak Sapi Perah

Jumat, 15 November 2024 | 13:19

Permintaan Baterai Naik, Komatsu Jepang Tingkatkan Investasi di AS

Jumat, 15 November 2024 | 13:01

Citra Kejaksaan Bisa Terpuruk Jika Tidak Koreksi Diri

Jumat, 15 November 2024 | 12:59

Selengkapnya