Berita

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Djundjunan/RMOLJabar

Nusantara

772 Pegawai Pemkot Bandung Positif Covid-19, Mayoritas Tenaga Kesehatan

RABU, 30 JUNI 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Guna menekan penyebaran Covid-19 di lingkup Pemerintah Kota Bandung, para pegawai baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN terus menjalani tracing.

Terbaru, sebanyak 772 pekerja baik ASN dan non-ASN dinyatakan positif Covid-19. Terdiri dari 596 orang ASN dan 176 orang non-ASN.

"Per hari ini selama Juni yang terpapar, 596 ASN dan 176 non-ASN," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Djunjunan Mustafa, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar via telepon seluler, Rabu (30/6).


Adi mengungkapkan, menurut data yang diterimanya, kasus aktif Covid-19 di lingkungan kerja Pemkot Bandung paling banyak dialami oleh tenaga kesehatan (nakes). Baik itu yang berada di Puskesmas, Rumah Sakit (RS), dan lingkungan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.

"Mayoritas perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan penanganan Covid-19, yang lainnya merata di Balai Kota Bandung," paparnya.

Lebih jauh Adi menambahkan, pihaknya terus melakukan pendataan terkait ASN dan non-ASN yang terpapar Covid-19 setiap harinya. Bahkan, kini pihaknya menggunakan sistem pendataan yang aktif setiap harinya guna dilakukan penanganan langsung.

"Tracing terus kita lakukan, terlebih dengan yang kontak erat. Karena tidak hanya ASN dan non-ASN di wilayah Pemkot Bandung, keluarga mereka pun terkena dampak dan terpapar Covid-19," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan lockdown di lingkungan kerja Pemkot Bandung. Hal itu menyusul adanya ratusan ASN yang terkonfirmasi positif covid-19.

Pemkot Bandung telah mengeluarkan surat keputusan untuk WFH hingga 5 Juli 2021‎.

‎"Surat edaran, di lingkungan Balai Kota mewajibkan semua ASN dan non-ASN untuk WFH, tidak ada aktivitas, OPD dan BUMD bisa 75 persen, kalau kondisi mendesak bisa 100 persen,  berlaku 28-5 Juli. Tapi akan dievaluasi, apakah diperpanjang atau diturunkan secara bertahap, dari 100 persen jadi 75 persen dan seterusnya," tandas Adi.‎

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya