Berita

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Djundjunan/RMOLJabar

Nusantara

772 Pegawai Pemkot Bandung Positif Covid-19, Mayoritas Tenaga Kesehatan

RABU, 30 JUNI 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Guna menekan penyebaran Covid-19 di lingkup Pemerintah Kota Bandung, para pegawai baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN terus menjalani tracing.

Terbaru, sebanyak 772 pekerja baik ASN dan non-ASN dinyatakan positif Covid-19. Terdiri dari 596 orang ASN dan 176 orang non-ASN.

"Per hari ini selama Juni yang terpapar, 596 ASN dan 176 non-ASN," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Djunjunan Mustafa, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar via telepon seluler, Rabu (30/6).

Adi mengungkapkan, menurut data yang diterimanya, kasus aktif Covid-19 di lingkungan kerja Pemkot Bandung paling banyak dialami oleh tenaga kesehatan (nakes). Baik itu yang berada di Puskesmas, Rumah Sakit (RS), dan lingkungan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.

"Mayoritas perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan penanganan Covid-19, yang lainnya merata di Balai Kota Bandung," paparnya.

Lebih jauh Adi menambahkan, pihaknya terus melakukan pendataan terkait ASN dan non-ASN yang terpapar Covid-19 setiap harinya. Bahkan, kini pihaknya menggunakan sistem pendataan yang aktif setiap harinya guna dilakukan penanganan langsung.

"Tracing terus kita lakukan, terlebih dengan yang kontak erat. Karena tidak hanya ASN dan non-ASN di wilayah Pemkot Bandung, keluarga mereka pun terkena dampak dan terpapar Covid-19," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan lockdown di lingkungan kerja Pemkot Bandung. Hal itu menyusul adanya ratusan ASN yang terkonfirmasi positif covid-19.

Pemkot Bandung telah mengeluarkan surat keputusan untuk WFH hingga 5 Juli 2021‎.

‎"Surat edaran, di lingkungan Balai Kota mewajibkan semua ASN dan non-ASN untuk WFH, tidak ada aktivitas, OPD dan BUMD bisa 75 persen, kalau kondisi mendesak bisa 100 persen,  berlaku 28-5 Juli. Tapi akan dievaluasi, apakah diperpanjang atau diturunkan secara bertahap, dari 100 persen jadi 75 persen dan seterusnya," tandas Adi.‎

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya