Jokowi Umumkan Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali Di Hadapan Pengusaha

Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sore ini, menjadi momentum pengumuman langkah intervensi penanganan Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara mengungkapkan, pemerintah bakal memulai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Bali.

"Hari ini ada finalisasi, kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi, dan kita harapkan selesai, karena diketuai Pak Airlangga, Pak Menko Perekonomian, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat,” ujar Jokowi dalam sambutan pembukaan Munas Kadin VIII yang disiarkan kanal Youtube Sekreatriat Presiden, Rabu (30/6).

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), untuk memutuskan waktu yang tepat memberlakukan PPKM Darurat.

"Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu. Karena petanya kita sudah ketahui semuanya,” imbuhnya.

Pulau Jawa dan Bali dipillih untuk diterapkan PPKM Darurat, lantaran terdapat 44 kabupaten/kota dan enam provinisi yang nilai assesmentnya empat, sehingga diperlukan pengetatan agar laju Covid-19 bisa ditekan.

"Ada penilaian secara detail, yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya,” ucapnya.

Presiden dua periode ini menggambarkan penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat yang telah memakan korban jiwa tak sedikit pada tingkat RT maupun RW.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar diberlakukan sikap tegas untuk menanggulangi wabah dari Wuhan ini.

"Artinya, sudah merata sehingga harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.