Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Desak Pemerintah Kolaborasikan PPKM Darurat Dan Lockdown Akhir Pekan

RABU, 30 JUNI 2021 | 13:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah intervensi penyebaran virus Covid-19 yang sudah disusun dan akan diterapkan pemerintah dipertanyakan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Saleh telah menerima informasi mengenai rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, konsep PPKM Darurat yang tertulis dalam dokumen Rapat Terbatas (Ratas) Pemerintah tentang evaluasi PPKM Mikro, sama dengan karantina wilayah atau kebijakan penguncian (lockdown).


Karena, PPKM Darurat nantinya tidak hanya akan membatasi kegiatan masyarakat sebesar 75 persen, seperti aturan PPKM Mikro yang dituangkan ke dalam Instruksi Mendagri.

Tetapi, pembatasan akan diterapkan 100 persen di semua sektor untuk wilayah risiko tinggi dan sedang penularan (zona merah dan zona oranye).

"Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Atau kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (30/6).

Di samping itu, Ketua DPP PAN ini juga memandang PPKM tidak lebih baik dari kebijakan lockdown total, mengingat sekarang ini situasi pandemi di dalam negeri semakin memprihatinkan.

Namun begitu, Saleh memberikan satu solusi praktis yang mungkin bisa diterima pemerintah. Yaitu, dengan mengombinasikan pelaksanaan PPKM Darurat dengan lockdown akhir pekan.

"Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM Darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19,” paparnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini melihat Indonesia kini sedang berhadapan dengan suatu tantangan yang tidak mudah. Karena jumlah orang yang terpapar Covid-19 semakin tinggi, dan rumah sakit sudah mulai banyak yang penuh.

"Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya