Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Desak Pemerintah Kolaborasikan PPKM Darurat Dan Lockdown Akhir Pekan

RABU, 30 JUNI 2021 | 13:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah intervensi penyebaran virus Covid-19 yang sudah disusun dan akan diterapkan pemerintah dipertanyakan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Saleh telah menerima informasi mengenai rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, konsep PPKM Darurat yang tertulis dalam dokumen Rapat Terbatas (Ratas) Pemerintah tentang evaluasi PPKM Mikro, sama dengan karantina wilayah atau kebijakan penguncian (lockdown).


Karena, PPKM Darurat nantinya tidak hanya akan membatasi kegiatan masyarakat sebesar 75 persen, seperti aturan PPKM Mikro yang dituangkan ke dalam Instruksi Mendagri.

Tetapi, pembatasan akan diterapkan 100 persen di semua sektor untuk wilayah risiko tinggi dan sedang penularan (zona merah dan zona oranye).

"Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Atau kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (30/6).

Di samping itu, Ketua DPP PAN ini juga memandang PPKM tidak lebih baik dari kebijakan lockdown total, mengingat sekarang ini situasi pandemi di dalam negeri semakin memprihatinkan.

Namun begitu, Saleh memberikan satu solusi praktis yang mungkin bisa diterima pemerintah. Yaitu, dengan mengombinasikan pelaksanaan PPKM Darurat dengan lockdown akhir pekan.

"Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM Darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19,” paparnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini melihat Indonesia kini sedang berhadapan dengan suatu tantangan yang tidak mudah. Karena jumlah orang yang terpapar Covid-19 semakin tinggi, dan rumah sakit sudah mulai banyak yang penuh.

"Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

I Wayan Sudirta Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI Gantikan TB Hasanuddin

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:13

Pencabutan Izin Perusahaan Wajib Diikuti Pemulihan Lingkungan Sumatera

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:11

Politikus Senior PDIP Jejen Sayuti Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Bekasi

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:56

DPR Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Cuaca Ekstrem Sejak Dua Bulan Lalu

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:48

Bukan Masalah Posisi, DPR Pilih Fokus Kawal Profesionalisme Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:40

Paripurna DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:35

OJK: Tren Cashless Picu Penurunan Jumlah ATM di Seluruh Indonesia

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:31

Paripurna DPR Sahkan 9 Komisioner Ombudsman RI Periode 2026-2031

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:21

Badai Musim Dingin AS Tahan Kenaikan Harga Bitcoin

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:15

Gubernur Banten Janji Normalisasi Sungai Atasi Banjir di Tangerang Raya

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya