Presiden Iran Ebrahim Raisi/Net
Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi mendapat batu sandungan di awal kepemimpinannya.
Pasalnya, penyelidik PBB tentang Hak Asasi Manusia di Iran telah menyerukan penyelidikan independen atas tuduhan eksekusi yang diperintahkan negara terhadap ribuan tahanan politik pada 1988 dan peran yang dimainkan oleh Raisi sebagai wakil jaksa Teheran saat itu.
Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Republik Islam Iran Javaid Rehman, dalam sebuah wawancara dengan
Reuters pada hari Senin (28/6) mengatakan bahwa selama bertahun-tahun kantornya telah mengumpulkan kesaksian dan bukti.
Ia mengatakan siap untuk membagikannya jika Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan lain melakukan penyelidikan yang tidak memihak.
Dia mengaku prihatin dengan laporan bahwa beberapa 'kuburan massal' dihancurkan sebagai bagian dari upaya menutup-nutupi.
"Saya pikir sudah waktunya dan sangat penting sekarang bahwa Tuan Raisi adalah presiden (-terpilih) bahwa kita mulai menyelidiki apa yang terjadi pada tahun 1988 dan peran individu," kata Rehman dari London, di mana ia mengajar hukum Islam dan hukum internasional di sana.
"Penyelidikan adalah untuk kepentingan Iran dan dapat membawa penutupan bagi keluarga," katanya.
"Jika tidak, kami akan memiliki keprihatinan yang sangat serius tentang presiden ini dan peran, peran yang dilaporkan, yang telah ia mainkan secara historis dalam eksekusi tersebut," tambahnya.
Rehman mengatakan: "Kami telah membuat komunikasi dengan Republik Islam Iran karena kami khawatir bahwa ada lagi kebijakan untuk benar-benar menghancurkan kuburan atau mungkin ada beberapa aktivitas untuk menghancurkan bukti kuburan massal."
"Saya akan mengkampanyekan keadilan untuk ditegakkan," tambahnya.
Raisi, seorang hakim garis keras, berada di bawah sanksi AS atas keterlibatannya sebagai salah satu dari empat hakim yang mengawasi pembunuhan 1988. Amnesty International telah menyebutkan jumlah yang dieksekusi sekitar 5.000, mengatakan dalam laporan 2018 bahwa "jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi".
Ketika ditanya tentang tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan, Raisi mengatakan kepada wartawan: "Jika seorang hakim, seorang jaksa telah membela keamanan rakyat, dia harus dipuji ... Saya bangga telah membela hak asasi manusia di setiap posisi yang saya pegang sejauh ini."
Raisi akan menggantikan Hassan Rouhani pada 3 Agustus, setelah memenangkan pemilihan presiden bulan ini.
Iran sendiri tidak pernah mengakui adanya eksekusi massal yang terjadi di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusioner yang meninggal pada tahun 1989.
"Ada impunitas yang meluas dan sistemik di negara ini untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, baik secara historis di masa lalu maupun di masa sekarang," demikian Rehman.
