Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) sekaligus Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net
Rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro, di perusahaan plat merah, bukan dianggap pelanggaran oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Klarifikasi yang disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, tersebut ditanggapi Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.
Gde Siriana memandang, pernyataan Arya justru menunjukkan BUMN lepas tangan atas pengangkatan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Karena, Arya mengatakan bahwa Ari Kuncoro diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI bukan dalam kapasitas sebagai Rektor UI, melainkan sebagai seorang pribadi.
"Jangan berkilah, lepas tangan dengan mengatakan pengangkatan komisaris terhadap pribadi (Rektor UI Ari Kuncoro)," ujar Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/6).
Disamping itu, Gde Siriana juga menanggapi keterangan Arya yang menganggap enteng aturan larangan rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor di UI, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 (c) PP 68/2013 tentang Statuta UI.
Pasalnya, ia tdak melihat penjelasan yang sama dari Arya saat mengklarifikasi rangkap jabatan Bendahara Umum (Bendum) Partai Hanura, Zulhanar yang juga diangkat sebagai Komisaris BRI. Padahal, dalam
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, hal itu dilarang."Katanya aturan di BUMN hanya melarang anggota Parpol, dan aturan di PP 68/2013 bukan urusan BUMN. Nah, sekarang kita lihat saat BUMN mengangkat Zulnahar sebagai komisaris BRI, posisinya masih Bendum Partai Hanura kan
!" tegas Gde Siriana.
Dari kasus tersebut, Gde Siriana melihat BUMN luput dari satu masalah yang sebetulnya penting, sehingga hanya mengungkapkan posisi Zulnahar yang diimbau untuk mundur dari posisi Bendum Hanura setelah ditunjuk jadi komisaris.
"Lalu kenapa tidak sejak awal juga meminta mundur untuk Rektor UI? Jadi jangan membual terus," ungkap Gde Siriana.
Maka dari itu, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini menyimpulkan kasus rangkap jabatan Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, merupakan satu praktik balas budi rezim kepada pihak-pihak yang berjasa memenangkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019 yang lalu.
"Sehingga saya melihat ini praktek bagi-bagi posisi komisaris sebagai imbal jasa pemenangan kampanye pilpres 2019. Tetapi mestinya tetap melihat aturan yang berlaku dan kompetensi," demikian Gde Siriana Yusuf.
