Gurubesar FISIP UIN Jakarta Prof. M. Din Syamsuddin/Net
Langkah pihak Rektorat Universitas Indonesia (UI) memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik pemerintah melalui postingan meme di media sosial "Presiden Jokowi The King Of Lip Service" dinilai berlebihan.
Terlebih, pandangan BEM UI sebenarnya pandangan kebanyakan orang terhadap pemerintan dan mereka memiliki keberanian moral untuk menyuarakan hal tersebut.
Demikian disampaikan Gurubesar FISIP UIN Jakarta Prof. M. Din Syamsuddin, seraya berharap tidak ada tindakan represif dan otoriter atas daya kritis mahasiswa.
“Seyogyanya Rektorat UI tidak menyikapi sikap BEM UI secara represif dan otoriter. Begitu pula, pihak yang tidak setuju dengan pandangan BEM UI, sebaiknya ajukan argumen dan fakta tandingan," katanya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/6).
Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, mahasiswa memang diajari berpikir kritis terhadap realitas kehidupan masyarakat dan sekitarnya. Hal itu adalah biasa di kampus.
"Justru aneh jika civitas akademika kehilangan daya kritis, apalagi cenderung membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar," tuturnya.
Atas dasar itu, Din Syamsuddin menilai upaya pembungkaman daya kritis mahasiswa hanya akan membangkitkan nalar kritis mahasiswa di kampus Jaket Kuning itu.
“Yang selama ini sesungguhnya tidak mati dan tidak bisa dimatikan," pungkasnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI sempat dipanggil pihak rektorat untuk membahas komentar Jurubicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman.
Selain itu, BEM UI juga diminta memberikan klarifikasi mengenai poster kritik untuk Presiden Joko Widodo dengan poster “Jokowi The King of Lip Service†kepada Rektorat UI.
"Iya betul (membahas pernyataan Fadjroel). Sama minta klarifikasi. Keterangan dari kita," ujar Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra kepada wartawan, Minggu (27/6).
