Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Ternyata Erick Thohir Yang Angkat Ari Kuncoro Jadi Rektor UI Dan Komisaris BUMN

SELASA, 29 JUNI 2021 | 08:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nama Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro tengah ramai diperbincangkan seiring pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI oleh pihak rektorat, buntut unggahan “Presiden Joko Widodo The King of Lip Service”.

Perbincangan itu mengerucut pada rangkap jabatan Ari Kuncoro yang selain menjabat sebagai rektor UI juga duduk sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.

Rangkap jabatan disoal karena melanggar Pasal 35 huruf c, PP 68/2013 tentang Statuta UI. Di mana salah satunya melarang rektor dan wakil rektor merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.


Namun demikian, perhatian publik kini tertuju pada sosok Menteri BUMN Erick Thohir yang mengangkat Ari Kuncoro sebagai pejabat BUMN. Sebab di satu sisi, nama Erick Masuk dalam anggota Majelis Wali Amanah UI yang bertugas mengangkat rektor.

“Ternyata, Pak Erick Thohir salah satu anggota Majelis Wali Amanah UI. Majelis Wali Amanah yang mengangkat rektor dan Menteri BUMN yang mengangkat Komisaris BUMN,” ujar mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, Selasa (29/6).

Padahal, kata Said Didu,Statuta UI tegas melarang rektor merangkap jadi komisaris BUMN. Seharusnya statuta itu jadi perhatian serius Erick Thohir dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG)

“Bagaimana BUMN mau maju kalau tidak terapkan GCG?” tuturnya.

Senada itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi juga merasa miris dengan apa yang terjadi.  Sebab, Majelis Wali Amanah UI seperti tidak paham dengan Statuta UI yang larang rangkap jabatan. Di satu sisi Menteri BUMN juga tidak menerapkan GCG.

“Mau bagaimana lagi, lha wali amanah dan Menteri BUMN orangnya itu-itu juga,” sindirnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya